SUKABUMIUPDATE.com - PPP merasa menjadi partai politik terunik menjelang Pilkada 2020 Kabupaten Sukabumi. Pasalnya PPP, tidak membuka jalur pendaftaran penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Namun partai tersebut melakukan proses seleksi. 

"Pada beberapa minggu ke belakang sudah melakukan proses seleksi di internal partai kami. Dari sekian orang yang kita undang, yang hadir itu kurang lebih enam orang. Dari enam orang itu, kami di desk Pilkada tidak memutuskan apakah orang itu lulus seleksi atau tidak. Mungkin apabila dilihat dinamika beberapa internal politik, partai politik kami lah yang paling unik," ujar Ketua Desk Pilkada DPC PPP Kabupaten Sukabumi Tomi Ardi dalam acara KAMMI Forum Komitmen Menjaga Demokrasi Sukabumi, di Cafe Viesta, Jalan Siliwangi, Cikole, Kota Sukabumi, Minggu (26/1/2020).

BACA JUGA: PPP Bocorkan Asal Partai Figur Pendamping Adjo di Pilkada Sukabumi 2020

Dari enam orang itu, Anjak Priatama Sukma yang merupakan kader dan politis PKS salah satu yang ikut seleksi. 

Menurut Tomi, proses seleksi ini diharapkan dalam menetapkan sosok terbaik yang akan diusung di Pilkada 2020 Kabupaten Sukabumi. Adapun metode pada seleksi ini yaitu wawancara. 

BACA JUGA: Ijtihad Politik Jelang Pilkada Sukabumi 2020, Tomi: PPP Mesra dengan PKS

"Wawancara saja, ada tujuh poin pokok yang coba kami tanyakan ke para bakal calon bupati dan wakil bupati. Diantaranya tingkat keseriusan," jelasnya.

Tomi mengungkapkan, poin lain dalam wawancara pada seleksi yang dilakukan PPP itu terkait dengan hasil potensi jaringan bakal calon dan persiapan finansial. Menurut dia, para bakal calon termasuk partai koalisinya harus mempersiapkan finansial.

BACA JUGA: Jejak Politik Pilkada 2020, PAN, PKB, PPP Gerindra Kembali Bertemu, Kali Ini Ada PKS

Menurut Tomi enam orang yang ikut proses seleksi dinilai hebat dari sisi kapasitas, kapabilitas, semua punya jaringan yang kuat, punya latar belakang yang mumpuni dan putra-putri terbaik Kabupaten Sukabumi. Nantinya, kata Tomi, hasil seleksi ini akan diputuskan DPP PPP. 

"Perbedaaan rezim partai politik dan pemerintahan adalah dalam menetapkan pasangan calon. Kalau di rezim pemerintahan ada namanya otonomi daerah, ada urusan wajib pilihan daerah, ada urusan-urusan pilihan pemerintah daerah," terangnya.

BACA JUGA: Adjo Anjak Hadir di Sagaranten, Siapa Usungan PPP Sukabumi Hasil Mukercab?

Sedangkan di politik semua proses Pilkada di Indonesia ditetapkan oleh level tingkat pusat. Maka oleh karena itu, Ketua KPU tidak akan menerima kalau DPC yang merekomendasikan calon. "Karena dalam struktur undang-undangnya yang menetapkan (calon) adalah tingkat pusat," jelasnya.

Mekanisme di PPP, kata Tomi, dilakukan secara berjenjang. Menurut dia, di tingkat DPC atau tingkat Kabupaten Sukabumi hanya menseleksi alat uji yang disepakati. Dari alat uji kemudian direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan DPW akan melihat hasil pengujian dari enam bakal calon yang diseleksi. 

BACA JUGA: Dua Figur PKS Diundang Desk Pilkada PPP Sukabumi, Mukhlis: Silaturrahim dan Diplomasi

"Karena tidak hanya penilai berdasarkan subjektivitas kami saja tapi juga itu dibuat dalam bentuk video. Jadi biarkanlah DPW melihat proses wawancara kami dan bakal calon menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dari DPW direkomendasikan ke DPP untuk ditetapkan," imbuhnya.

Namun dalam penetapan itu sifatnya pasangan calon, maka dinamika berikutnya, PPP harus melakukan komunikasi dengan partai politik lain. 

BACA JUGA: Diundang Pertama Desk Pilkada PPP Sukabumi, Anjak: Chemistry Sudah Terbangun

"Di Kabupaten Sukabumi tidak ada partai yang bisa mengusung calonnya sendiri, semua harus berkoalisi. Gerindra sebagai partai pemenang juga kan punya sembilan kursi, itu kurang satu kursi untuk mengantarkan pasangan calon. Kami (PPP) sebagai partai kelas menengah punya empat kursi tetap akan melakukan konsolidasi politik," tukasnya.