SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah pusat meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera menuntaskan refocusing APBD 2020 untuk penanggulangan Covid-19. Sedangkan disisi lain, Pemkab Sukabumi masih melakukan evaluasi refocusing dan realokasi anggaran tersebut.
"Pemda harus segera menuntaskan refocusingnya untuk penanggulangan Covid-19. (Refocusing) untuk kepentingan tiga aspek atau bidang. Pertama untuk aspek kesehatan, kedua untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dan ketiga aspek bidang ekonomi," ujar Sekda Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri.
BACA JUGA: Komisi III DPRD Sukabumi: Refocusing APBD Rp. 22 Miliar untuk Bidang Ekonomi Belum Ada
Arahan itu disampaikan pada rapat jarak jauh atau video conference Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah Kementerian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Jumat (17/4/2020).
Sekda menyatakan, selain Pemkab diminta menuntaskan refocusing APBD 2020, dari Kemendes menyampaikan arahan tentang penggunaan Dana Desa (DD).
BACA JUGA: Kemendes Sebut Dana Desa Bisa Untuk Tangani Covid-19, Sukabumi Bagaimana?
Sementara itu, Wakil Bupati Adjo Sardjono mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mengevaluasi refocusing dan realokasi anggaran. Hal itu tentu saja untuk mempercepat penanganan pandemi Corona.
"APBD tahun 2020 sudah pasti akan berkurang karena digunakan untuk penanganan Covid-19, karenanya kita masih terus mencari dan mengevaluasi untuk refocusing dan realokasi anggaran," ujar Adjo.
"Terus dipelajari oleh tim anggaran pemerintah daerah. Supaya kebutuhan penanganan Covid ini bisa dipenuhi dan pelayanan rutin bisa tetap dilaksanakan dengan lancar," jelasnya.
BACA JUGA: Kabupaten Sukabumi Siapkan Rp 300 Miliar Tangani Covid-19, Untuk Tiga Bidang Ini
Dalam rapat jarak jauh itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Jawa Barat menjadi Provinsi yang serius dalam penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari prosentase tertinggi di Indonesia dalam pergeseran anggaran untuk penanggulangan.
"Prosentase penganggaran untuk menangani corona di Jawa Barat paling tinggi. Pergeseran APBD untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial cukup tinggi. Walaupun secara nominal masih ada yang lebih tinggi," ungkapnya.
BACA JUGA: DPRD Tunggu Rincian Rp 300 M untuk Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukabumi
Berdasarkan indikator tersebut, menunjukan instruksi Mendagri sudah banyak yang dilaksanakan. Namun Tito juga menegaskan masih ada daerah yang belum mengalokasikan. "Banyak daerah yang sudah melakukan refocusing dan realokasi. Meskipun masih banyak yang belum mengalokasikan dalam jumlah yang memadai dibandingkan kebutuhan yang ada," terangnya.
Maka dari itu, Tito menegaskan setiap daerah harus lebih serius dalam realokasi dan refocusing. "Serius dalam refocusing dan realokasi. Sehingga kita bisa siap menghadapi Covid-19. Terutama bagi daerah yang sampai saat ini terkesan rileks," paparnya.
BACA JUGA: DPRD Kabupaten Sukabumi Geser Anggaran Untuk Bantu Penanganan Covid-19
Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun relevan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang juga menurun akibat Covid-19. "Kalau pertumbuhan ekonomi dunia menurun, ekonomi Indonesia akan terpengaruhi. Baik investasi, ekspor, dan impor. Makanya harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk perekonomian dunia," terangnya.
Dampak paling mendasar dari menurunya perekonomian dunia ialah meningkatnya kemiskinan dan pengangguran terutama diwilayah yang kasus covid 19 paling banyak seperti di Pulau Jawa. "Provinsi di Pulau Jawa akan mendapatkan dampak yang besar. Terutama mengenai kemiskinan dan penangguran. Tapi kita terus berusaha mengantisipasi dalam kondisi terberat sekalipun," pungkasnya.
