SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Hasim Adnan mengaku tengah menaruh perhatian lebih terhadap rencana pemerintah yang tengah mempersiapkan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengaku sedang all out, mendorong agar DOB dapat segera terwujud.
"Standing point kita di Fraksi PKB mendorong sepenuhnya daerah otonomi baru, termasuk Kabupaten Sukabumi. Ada tiga wilayah, yaitu Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Garut. Itu yang menjadi daerah prioritas untuk didorong agar segera dilakukan pemekaran," ujar Hasim saat diwawancarai sukabumiupdate.com, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Kunjungi Redaksi Sukabumiupdate.com, Hasim Adnan Bicara Merawat Infrastruktur Jalan
Kendati demikian, lanjutnya, salah satu kendala hari ini masih berlaku moratorium soal pemekaran. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa aktivis pemekaran, terutama dari Kabupaten Sukabumi.
"Kendala lainnya, yaitu tentang anggaran. Kita sudah mengusulkan di tahun 2020 ada anggaran untuk pembaruan data. Karena itu menjadi salah satu syarat agar proses pemekaran bisa berjalan ketika moratorium dicabut. Anggarannya sekitar Rp 1,5 miliar untuk tiga daerah. Nanti kita lihat lagi detailnya seperti apa," lanjut Hasim.
BACA JUGA: Pemekaran Sukabumi Utara Sudah Sampai Mana?
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Barat itu menyebut, khusus untuk Kabupaten Sukabumi ada dua opsi wilayah yang akan dimekarkan. Yaitu Sukabumi Utara dan Pajampangan. Ia menilai, dari luas wilayah Kabupaten Sukabumi idealnya ada tiga kabupaten.
"Harus duduk bareng, mana yang akan jadi prioritas. Apakah Kabupaten Sukabumi Utara dulu, atau Jampang dulu. Idealnya ada kabupaten induk, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Jampang. Melihat pembaruan data, nampaknya yang siap dimekarkan duluan itu Kabupaten Sukabumi Utara," imbuhnya.
BACA JUGA: Menuju Pemekaran Kabupaten Sukabumi, 14 Dinas Bakal Pindah ke Jajaway
Masih kata Hasim, secara institusi, dirinya ingin mendorong agar ada Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Jampang. Banyak yang jadi pertimbangan. Yaitu soal aksesibilitas, baik akses infrastruktur maupun akses pelayanan publik.
"Soal nanti pembagian wilayahnya seperti apa, saya kira akan ada tim perumus. Di dalamnya ada utusan dari provinsi. Tapi nanti kita juga lihat dari hasil kajian terakhir. Melalui pemekaran ini, memungkinkan pelayanan publik terlayani dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin," kata Hasim lagi.
BACA JUGA: Selain Update Data, Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Tunggu Restu Bupati dan DPRD
Hasim melihat dalam dua tahun ke depan pemekaran bisa terwujud. Namun, hal itu masih tergantung pada moratorium DOB yang saat ini masih berlaku alias belum dicabut.
"Kalaupun moratorium belum bisa dicabut, maka kita usulkan daerah tertentu yang mendapat pengecualian. Moratorium itu kan berlaku seluruh Indonesia. Nah, kalau hasil kajian itu ada daerah-daerah tertentu yang memerlukan pemekaran secepatnya, maka kita mengusulkan pencabutan moratorium terbatas di daerah-daerah yang secara kajian akademik, maupun kajian lainnya perlu segera dimekarkan," pungkasnya.
