SUKABUMIUPDATE.com - Ibarat jatuh tertimpa tangga. Peribahasa itu seolah mewakili derita JR (50 tahun) mantan Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.
JR sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah karena memalsukan dokumen tanah dan divonis tujuh bulan penjara. Vonis dijatuhkan hakim pada 2 Oktober 2019 lalu. Kini JR digugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh PT Zhong Min Hydro Indonesia ke Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA: Palsukan Dokumen Tanah Negara, Kades Mekarsari Sagaranten Divonis Tujuh Bulan Penjara
JR yang kini mendekam di Lapas Warungkiara ini dinyatakan sebagai tergugat I. Selain JR, PT Zhong Min Hydro yang menggugat PT Kemilau Rejeki selaku tergugat II. Kemudian BPN Kabupaten Sukabumi juga ikut terseret dalam kasus tersebut.
"Ini Gugatan terkait tanah di Desa Mekarsari yang bermula dari adanya tindak pidana di desa tersebut, lebih tepatnya oleh Kepala Desa, JR. Sudah ditetapkan sebagai terdakwa karena terbukti bersalah dan meyakinkan telah memalsukan surat tanah garapan," ujar kuasa hukum PT Zhong Min Hydro Indonesia, M Nurjaya usai sidang tahap pembacaan gugatan, Kamis (24/10/2019).
BACA JUGA: Kasus Dokumen Tanah Negara Palsu di Mekarsari Sagaranten, Ketua RT: Berawal Dari Batu Akik
"Pada intinya kami memohon kepada pengadilan untuk membatalkan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di miliki PT Kemilau Rejeki karena terbukti salah yang diputuskan, ada tindak pidananya dari kepala desa dan mengembalikan tanah ini kepada negara," jelasnya.
Untuk itu, Nurjaya meminta kepada PT Kemilau Rejeki untuk mengembalikan tanah ini kepada asalnya, bahwa tanah ini bukan milik PT Kemilau Rejeki, melainkan tanah ini milik desa dan milik negara.
BACA JUGA: Kronologis Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah yang Menjerat Kades Mekarsari Sagaranten
"Nah kami memohon kepada pengadilan untuk membatalkan pelepasan lahan garapan itu. Kepada majelis hakim untuk menghukum tergugat I dan II serta membayar Rp 10 miliar kepada penggugat. Menyatakan sita jaminan atas tanah HGB atas nama PT Kemilau Rejeki, masing-masing luas lahannya 16.910 meter persegi, 10.420 meter persegi, dan 10.020 meter persegi,” tandasnya.
Pantauan di lapangan, sidang diketuai Majelis Hakim, Mateus Sukusno Aji, beranggotakan Djoko Wiryono Budhi dan Agustinus. Tampak hadir kuasa hukum PT Kemilau Rejeki, Welfrid K Silalahi dan BPN Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA: Palsukan Dokumen Tanah Negara, Kades Mekarsari Sagaranten Terancam Enam Tahun Penjara
Saat dikonfirmasi, Welfrid K Silalahi langsung menyampaikan jawaban tergugat II dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Cbd. Menurutnya, beberapa dalil gugatan PT Zhong Min Hydro Indonesia cacat formil. Ia mencontohkan, penggugat malah menggugat JR sebagai pribadi. Padahal, penggugat berdalih telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemdes Mekarsari terkait tanah kas desa.
"Saat gugatan dilayangkan, Pak JR sudah tak menjabat kades. Itu jelas tidak memenuhi syarat formil, cacat formil dan seharusnya majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima," ungkapnya.
BACA JUGA: Perusahaan Siap Tanggung Jawab, Kerusakan Jalan di Sagaranten Akibat Trus Over Tonase
Di samping itu, lanjut Welfrid, dari penilaianya gugatan penggugat kabur, tidak terang atau isinya gelap. Termasuk tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatan. "Terkait gugatan mengenai HGB, kami beritikad baik dan harus dilindungi. Kami menolak semua gugatan," pungkasnya.
Agenda sidang rencananya bakal kembali digelar pada pekan depan, Kamis (31/10/2019). Agendanya mendengar jawaban dari tergugat I dan BPN Kabupaten Sukabumi.
