Menu

02 Okt 2019, 21:29 WIB

Palsukan Dokumen Tanah Negara, Kades Mekarsari Sagaranten Divonis Tujuh Bulan Penjara

Terdakwa JR saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jalan Jajaway, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (2/10/2019). | Sumber Foto:Istimewa

SUKABUMIUDATE.com - Akhirnya Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, JR (50 tahun) dijatuhi vonis tujuh bulan kurungan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu. Vonis dibacakan majelis hakim dalam sidang pada Rabu (2/10/2019).

BACA JUGA: Palsukan Dokumen Tanah Negara, Kades Mekarsari Sagaranten Terancam Enam Tahun Penjara

Ketua Majelis yang diketuai Mateus Sukusno Aji, beranggotakan Djoko Wiryono Budhi dan Agustinus memvonis terdakwa bersalah terlibat turut memalsukan dokumen yang berstatus milik negara. Dimana tanah seluas sekitar enam hektare itu dijual ke PT Kemilau Rezeki yang bergerak di bidang tambang galian C.

Mateus menyebut, vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yang yaitu 12 bulan. "Terdakwa dinyatakan bersalah, divonis tujuh bulan kurungan penjara," singkat Mateus.

BACA JUGA: Palsukan Dokumen Tanah Negara, Kades Mekarsari Sagaranten Terancam Enam Tahun Penjara

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Ardy Antoni mengungkapkan, pihaknya menerima keputusan majelis hakim tersebut. Namun begitu, menurut Ardy, kliennya hanya menjadi korban dalam membantu mengeluarkan sertifikat tersebut yang diminta oleh perwakilan PT Kemilau Rezeki berinisial DR yang sudah divonis bebas.

"Klien saya korban karena ada yang meminta. Tapi kami menerima keputusan itu, meski statusnya korban. Klien saya memang jabatannya kades. Maka ditandatangani oleh kades. Kalau tentang vonis hakim, kami rasa karena terdakwa memang jabatannya kades, cukup adil. Putusannya tujuh bulan," jelasnya.

BACA JUGA: Kasus Dokumen Tanah Negara Palsu di Mekarsari Sagaranten, Ketua RT: Berawal Dari Batu Akik

"Terdakwa bukan pemalsu surat, tapi karena jabatannya dia harus bertanggung jawab. Jadi kami menerima putusan ini. Seharusnya ada pelaku utama, namun itu tugasnya penyidik. Sekali lagi, kades ini bisa dibilang korban dari kepentingan investor. Tapi disebut pelaku bisa juga karena waktu itu jabatannya kades," pungkasnya.

Reporter : NANDI
Redaktur : HERLAN HERYADIE
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah yang menekan pelaksanaan swab test ke warga agar daerahnya selalu mendapat...

SUKABUMIUPDATE.com - Hingga akhir pekan ini, Filipina masih tercatat sebagai negara yang melaporkan kasus positif Covid-19 dengan jumlah tertinggi di Asia Tenggara. Dalam peta penularan infeksi virus itu di...

SUKABUMIUPDATE.com - Sebanyak empat tenaga medis kesehatan di empat puskesmas reaktif Covid-19 hasil tes cepat yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Cianjur. Empat tenaga kesehatan di empat puskesmas berbeda tersebut...

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar mengapresiasi kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan IV yang diselenggarakan IDI Kabupaten Sukabumi.  Kegiatan bertema ‘Ready For 4.0 be Adaptive and Innovative’...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya