SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon mengaku belum bisa berharap banyak dari hasil pertemuan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit antara Pemkab Sukabumi, Apindo dan serikat pekerja pada Kamis (28/3/2019).

BACA JUGA: Ancaman PHK Massal, LKS Tripartit Kabupaten Sukabumi Desak Pemda Buat Kebijakan

"Harus ada keseriusan dan tindak lanjut antara kata-kata dan tindakan dari pihak pemerintah, agar bisa disatukan menjadi sebuah program yang nantinya bisa mengantisipasi soal penutupan sejumlah perusahaan dan PHK besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini. Pertemuan ini tujuannya mencari jalan keluar dari masalah krusial tersebut. Harus ada keseriusan," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, usai pertemuan.

Popon juga mengaku sudah jengah mendengar propaganda yang menyebutkan bahwa upah buruh besar adalah penyebab hengkangnya beberapa perusahaan, serta mengakibatkan lesunya iklim investasi di Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Bupati Sukabumi: Perusahaan yang Bertahan Masih Bisa Diselamatkan

"Masalah upah bukan salah satu faktor penyebab sebuah perusahaan hengkang dari Sukabumi. Semua ini soal pemerintahanya itu sendiri, tata kelola perusahaan, soal pengelolaan lingkungan dan lainnya. Lingkungan itu bukan menjadi sebuah hambatan, tapi tinggal dikelola dan harus ada peran negara dan pemerintah," tegasnya.

"Hilangkan semua biaya-biaya yang selama ini membebani perusahaan. Kalau memang perusahaan dalam kondisi sulit, itu lebih baik dikonversi untuk menjadi kesejahteraan pekerja," sambung Popon.

Ia menambahkan, masalah hengkangnya perusahaan dan masalah PHK massal ini bukanlah sebuah masalah baru, melainkan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun dan akan memiliki dampak yang luar biasa kepada seluruh SDM yang ada di Kabupaten Sukabumi. 

"Masalahnya bukan hari ini, tapi beberapa tahun ke belakang juga sudah bermasalah," sindirnya.

Popon juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan konsep kawasan industri yang sudah puluhan tahun tidak pernah terwujud. Kalau tidak segera diselesaikan, ia khawatir jika infrastruktur sudah selesai, para pekerja hanya akan jadi penonton saja.

"Sedangkan kita tidak mendapatkan value apa-apa dari infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu," ucapnya.

BACA JUGA: SPSI Sukabumi: Propaganda Upah Tinggi Sebabkan PHK Buruh, Rusak Reputasi Pengusaha

Popon menginginkan, pemerintah, khususnya Bupati Sukabumi mau terlibat dan turun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Turun ke lapangan melihat para pekerja yang belum mendapatkan gajinya, turun ke lapangan agar lebih jeli melihat perusahaan mana saja yang perlu segera diselamatkan.

BACA JUGA: Apindo Beberkan Penyebab Perusahaan Hengkang dari Kabupaten Sukabumi

"Ada sekitar 10.000 pekerja yang sudah di PHK. Lalu sekitar tujuh perusahaan yang hengkang selama beberapa tahun ke belakang hingga tahun 2019 ini. Pemerintah harus jeli. Karena jika hanya serikat pekerja saja yang memperjuangkan, tidak akan cukup. Saya ingin tekankan, penyakitnya ini jangan diurus di akhir, tapi di hulu. Bereskan perizinan," tegasnya.