SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, Ning Wahyu Astuti menyebutkan, hingga kini sudah ada lima perusahaan dengan ribuan pekerja, yang sudah melakukan relokasi atau hengkang dari Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Ancaman PHK Massal, LKS Tripartit Kabupaten Sukabumi Desak Pemda Buat Kebijakan

Hal itu disampaikan Astuti usai menghadiri pertemuan Lembaga Kerjasama atau LKS Tripartit antara Pemkab Sukabumi, Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/3/2019) di Villa Yustik, Jalan Pondok Halimun, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi.

"Pertemuan tripartit semacam ini pemerintah, pengusaha dan para pekerja merupakan sebuah kegiatan yang penting dilakukan saat kondisi seperti ini. Apalagi di situasi kompetitif saat ini, banyak perusahaan yang melakukan relokasi (hengkang) ke daerah lain," ungkapnya kepada sukabumiupdate.com, usai pertemuan.

BACA JUGA: Bupati Sukabumi: Perusahaan yang Bertahan Masih Bisa Diselamatkan

Ia memaparkan, lima perusahaan yang sudah hengkang dari Kabupaten Sukabumi, diantaranya PT Prima Sukses di bidang garmen dengan total pekerja 1.100 orang, PT Sentosa Utama Garmindo di bidang garmen dengan total pekerja 800 orang, PT Star Comgistic Indonesia di bidang elektronik dengan total pekerja 600 orang, PT Anugrah di bidang germen dengan total pekerja 300 orang, serta PT Muara Griya Lestari dengan total pekerja 2.240 orang.

Kemudian, lanjut Astuti, ada juga perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya, yakni PT Laksmirani Mitra Garmindo. Total pekerja yang dikurangi sebanyak 400 orang.

Menurutnya, keluhan utama dari sejumlah perusahaan yang hengkang maupun yang masih bertahan di wilayah Kabupaten Sukabumi ini soal biaya upah yang tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di luar Kabupaten Sukabumi.

"Contohnya, upah Kabupaten Sukabumi lebih tinggi dari Brebes. Beda nya Rp 1 Juta, kalau karyawan ada 30 ribu maka harus ada biaya upah Rp 30 miliar sebulannya," terangnya.

BACA JUGA: Tanggapan Anggota DPRD Soal Defisit Investasi di Kabupaten Sukabumi

Ia menginginkan, pemerintah juga ikut bertanggung jawab dengan melakukan edukasi lingkungan kepada semua pihak, supaya lingkungan itu mendukung suasana yang kondusif untuk para investor. "Seperti misalnya, tidak ada lagi premanisme," kata Astuti.

Ia menamabahkan, serikat pekerja juga harus lebih komunikatif, tidak melakukan tindakan-tindakan, hingga harus turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi.

"Harus mengutamakan komunikasi dibandingkan hal-hal seperti itu. Mereka, (serikat pekerja, red) juga bertanggung jawab untuk produktivitas para anggotanya agar tidak hanya menuntut income yang diberikan perusahaan," tegasnya.

BACA JUGA: Apindo Sebut Iklim Investasi di Kabupaten Sukabumi Ibarat Matahari Terbenam

Hasil daripada kesepakatan pertemuan kali ini, ungkap Astuti, pihaknya menginginkan adanya kerja sama untuk terus membangun energi positif dan berkesinambungan, supaya bisa mengirimkan pesan kepada para investor, bahwa investasi di Kabupaten Sukabumi aman dan ramah investasi.

"Kemudian, kepada para buruh, yang tidak tenang akan bisa merasa lebih tenang," pungkasnya.