SUKABUMIUPDATE.com - Beberapa hari terakhir ini isu kenaikan harga mie instan yang bisa mencapai tiga kali lipat dalam waktu dekat banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya menanggapi kabar kemungkinan kenaikan harga mie instan tersebut yang disebabkan oleh impor gandung dari Rusia dan Ukraina terganggu.
“Mudah-mudahan enggak. Ini kan karena gagal panen gandum di Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Apa lagi di Ukraina sekarang sudah mulai jual. Mungkin September trennya akan turun,” ujar dia di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2022 yang mengutip dari Tempo.co.
(Ilustrasi) Mie Instan - (iStock)</spanSebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengingatkan adanya kemungkinan harga mie instan di pasaran naik sampai tiga kali lipat dalam waktu dekat.
"Di sana (Rusia dan Ukraina), gandum tertimbun 180 juta ton. Jadi hati-hati yang banyak makan mie dari gandum, besok harganya tiga kali lipat itu," ujarnya dalam Webinar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Senin, 8 Agustus 2022.
Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah mendorong negara-negara di dunia menghadapi ancaman krisis pangan, termasuk sulitnya mendapatkan gandum.
Menurut Syahrul, ada 62 negara yang terganggu pasokan pangannya akibat ketegangan geopolitik dua negara itu.
Syahrul kemudian meminta maaf karena kementeriannya harus secara ekstrem meenggamblangkan informasi tersebut.
Sebenarnya, kata dia, gandum sebagai bahan baku mie instan tersebut tersedia stoknya, namun harganya sangat tinggi.
Sementara itu, Indonesia masih harus mengimpor bahan baku itu lantaran gandum sulit ditanam di Indonesia.
Dia lantas menghimbau agar masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pangan lainnya yang bisa menjadi substitusi gandum, seperti singkong, sagu, dan sorgum.
"Kalau saya sih pilih kita makan aja sorgum. Kenapa? Ya karena menghadapi tantangan-tantangan ini nggak kecil di Kementerian Pertanian," ucapnya.
(Ilustrasi) Memasak Mie Instan - (Pinterest)</spanSebelumnya, pemerintah gencar mendorong penanaman sorgum sebagai substitusi gandum. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah meminta jajarannya untuk mencetak lahan sorgum hingga 154 hektare sampai 2024 nanti.
Merespons permintaan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengaku hingga bulan Juni 2022 realisasi luas tanam sorgum sudah mencapai 4.355 hektare dan tersebar di enam provinsi. Luas tanam sorgum tersebut memiliki perkiraan produksi sebesar 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per hektare.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hari Prihatono pun meyakini sorgum dapat menjadi alternatif atau substitusi impor gandum, bahan pakan ternak, maupun bioetanol.
Menurutnya, sorgum merupakan tanaman serealia yang menurutnya potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan di Indonesia.
Khususnya, pada daerah-daerah marginal dan kering di Indonesia dan tidak memerlukan perawatan yang tinggi.
Menurut Hari, sorgum juga memiliki produksi biji dan biomassa yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman tebu dan serealia lain.
Kebutuhan air untuk tanaman sorgum hanya sepertiga dari tebu dan setengah dari jagung. Sorgum juga memerlukan pupuk relatif lebih sedikit dan pemeliharaannya lebih mudah.
Selain itu, umur panen sorgum lebih cepat 100-110 hari setelah tanam. Sekali tanam, kata dia, sorgum dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.
Namun, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan sorgum sebagai substitusi impor gandum tidak realistis. "Belum bisa. Skala produksinya masih terlalu kecil," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 6 Agustus 2022.
(Ilustrasi) Mie Instant - (Istimewa)</spanPersoalan skala produksi ini dianggap signifikan karena hanya sebagian wilayah di Nusa Tenggara atau di Indonesia bagian Timur yang bisa ditanami sorgum.
Sementara itu di wilayah lainnya, masyarakat lebih tertarik menanam beras karena faktor stabilitas harga.
Ia berpendapat jika proyek pemerintah ini hanya sebagai inisiasi, maka masih memungkinkan tercapai. Namun apabila targetnya untuk menggantikan posisi gandum, menurutnya belum bisa. "Dan saya kira yang paling penting sekarang kalau mau serius gak usah muluk-muluk lah, untuk sorgum bisa menjadi pangan yang bisa menggantikan beras di kawasan NTB NTT itu sudah lebih dari bagus," ujarnya.
Bhima berharap pemerintah dapat memperbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang, baru membahas soal komoditas lainnya.
Sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak terbuang percuma. Apalagi jika pemerintah ingin menjawab krisis pangan, perlu dipikirkan jangka waktu proyek ini membuahkan hasil. "Ternyata proyeknya masih 10-20 tahun lagi berhasilnya, padahal krisis pangannya terjadi sekarang," tuturnya.
