SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, berjanji akan memperjuangkan nasib ribuan guru dan tenaga honorer. Dalam dua kesempatan dihadapan publik dan guru honorer, Yudha meminta dukungan semua pihak untuk menggulirkan panitia khusus untuk membantu kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Datangi Redaksi Sukabumiupdate.com, Guru Honorer Bicara Harapan

Terbaru, politisi Partai Gerindra ini kembali menegaskan soal ini saat menjadi nara sumber talkshow mang Koko di Kantor Redaksi sukabumiupdate.com di jalan Kenari nomor 20 Kota Sukabumi. Dalam diskusi santai yang disiarkan live di akun medsos sukabumiupdate.com, Yudha tidak sendiri ada Kris Dwi Purnomo, korlap Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Sukabumi.

“Jadi kita sudah berbicara dengan beberapa fraksi tentang rencana pembentukan pansus guru honorer di Kabupaten Sukabumi. Dan kita demi guru honorer yang sudah banyak berjuang untuk Pendidikan anak bangsa, namun kesejahteraannya masih rendah semua fraksi akan setuju,” jelas Yudha.

BACA JUGA: Tenaga Honorer Kabupaten Sukabumi Tagih Janji Pemda, Ini Delapan Tuntutannya

Saat ini DPRD tengah menyelesaikan banyak pekerjaan rumah menyempurnakan beragam alat kelengkapan dewan. Pansus menurut Yudha memiliki kewenangan lebih luas untuk membahas suatu masalah, seperti nasib guru honorer di Sukabumi.

“Kita kan bisa meminta banyak pertimbangan, seperti di komunitas honorer, tenaga ahli baik anggaran, pendidikan dan pemerintahan, agar hasil dari pansus ini bisa menjadi solusi perbaikan nasib guru honorer di Kabupaten Sukabumi, tentunya dengan tidak melanggaran aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Sukabumi Bentuk Pansus Kaji Status Guru Honorer

Mensejahterahkan guru honorer yang jumlahnya menurut FPHI tak kurang dari 6.000 orang di Kabupaten Sukabumi membutuhkan pemetaan anggaran yang baik. Walaupun sepengetahuan Yudha anggaran Pendidikan di Kabupaten Sukabumi itu cukup besar.

DPRD akan kaji lebih dalam, pertama bahas anggaran 2020 nanti apakah memungkinkan atau tidak. Hal Ini juga terkait rencana rekruitmen CPNS 2019/2020 yang saat ini tengah dimatangkan oleh pemerintah pusat, dimana harus diupayakan guru honorer Kabupaten Sukabumi lebih banyak terserap melalui jalur P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak).

“Sampai saat ini kita belum menerima berapa kebutuhan formasi pegawai Pemkab Sukabumi dalam CPNS 2019 yang segera akan memasuki masa pendaftaran, termasuk jalur P3K ini. Kita meminta kuotanya lebih diperbanyak dibandingkan tahun sebelumnya 2018. Tapi sampai sekarang kita belum dapat daftar itu,” ungkap Yudha.

BACA JUGA: Tuntutan Dipenuhi, Guru Honorer Kabupaten Sukabumi Hentikan Aksi Mogok Mengajar

Jika memang masih banyak tenaga honorer yang tidak terserap dalam CPNS 2019, maka pansus DPRD harus bergerak bersama pemerintah daerah mencarikan solusi lainnya. Jika anggaran pendidikan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukabumi tak kunjung bisa menjawab solusi kesejahteraan tenaga honorer, harus dicari sumber pendanaan lainnya. 

"Ketika anggaran pendidikan dari Pemkab Sukabumi belum memungkinkan, kita cari peluang lain dari dana non-budgeter. Bisa dari dana CSR (Coorporate social responsibility) atau dengan cara membuka peluang wirausaha kepada para guru honorer tersebut,” pungkasnya.