SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pemekaran sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Saat ini semua wilayah berpotensi dimekarkan atau digabungkan (penyesuaian), tergantung dari hasil kajian penataaan wilayah masing-masing pemerintah daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat. 

Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri ada dua kekuatan itu yang menjadi isu penataan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Sukabumi Utara dan Pajampangan (Sukabumi Selatan). Namun saat ini status keduanya sama-sama harus dikaji secara menyeluruh oleh Pemkab Kabupaten Sukabumi, termasuk Susukecir (Sukalarang, Sukaraja, Kebon Pedes dan Cireunghas), apakah masih di utara atau bergabung dengan Kota Sukabumi. 

BACA JUGA: DPRD Akomodir Aspirasi Pajampangan Dalam Penyusunan DOB Kabupaten Sukabumi

“Jadi saat ini tidak ada lebih condong ke utara dari pada selatan, karena saat ini semua harus dimulai dari kajian penataan wilayah masing-masing Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, termasuk aspirasi Susukecir gabung Kota Sukabumi juga menjadi kajian” jelas Bayu Risnandar Ketua Umum FORKODA PP DOB (Forum Kordinasi Daerah Percepatan Pembangan DOB) Jawa Barat, Kamis (10/10/2019).

Kepada sukabumiupdate.com, Bayu menegaskan saat ini Pemkab Sukabumi sudah lebih maju untuk urusan isu penataan wilayah, pemekaran atau penyesuaian. “Saya dapat info, Pemkab Sukabumi sudah menyusun anggaran terkait kajian dan kebutuhan penataan wilayah di ABT Perubahan APBD 2019 ini. Ini luar biasa,” sambungnya.

Jadi saat ini, Kabupaten Sukabumi harus membuat kajian penataan wilayah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014. Bukan penataan Sukabumi Utara dan Pajampangan tapi penataan wilayah Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Pemekaran Berlanjut, Ketua DPRD: Sukabumi Utara Dulu Baru Pajampangan

“Dari sana nanti baru dikaji lagi wilayah mana yang lebih tepat untuk menjadi DOB, bisa jadi Utara, bisa jadi Selatan atau bisa jadi penyesuaian atau penggabungan wilayah Susukecir ke Kota Sukabumi, atau memang tiga-tiganya,” jelas pria yang tinggal di Waluran Kabupayen Sukabumi ini.

Forkoda PP DOB mendukung semua pemerintah daerah untuk membuat kajian penataan wilayah masing-masing, yang nantinya akan dikaji bersama pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat. “Jadi belum ada itu wacana enam DOB baru di Jabar, tapi memang kita kejar target minimal tahun ini 6 DOB baru bisa direalisasikan oleh pemerintah, kalau bisa lebih dari enam bahkan tambah bagus,” pungkasnya.

Saat ini Forkoda PP DOB Jabar fokus pada meminta pemerintah mencabut moratorium DOB, karena pemekaran dan penyesuaian (penggabungan) menjadi isu penting demi pemerataan pelayanan dan kesejahteraan. Aspirasi ini ternyata mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat. 

BACA JUGA: Tunggu Dewan Baru, Komitmen Pemkab Sukabumi dan DPRD Soal Pemekaran

“Jadi kita semua di DPRD mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan melalui pemekaran atau penggabungan. Ini utamanya, untuk prosesnya tentu menunggu pembahasan dari pemerintah provinsi dan kota kabupaten di Jawa Barat,” ungkap anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, Hendar Darsono saat dihubungi sukabumiupdate.com.

Menurut Hendar, saat inipun DPRD Jabar masih menggodok alat kelengkapan. “Tunggu pembentukan komisi dan alat kelengkapan lain. Mungkin nantinya pembahasan DOB akan dilakukan oleh panitia khusus (pansus). Saat ini DPRD Jabar baru punya pimpinan definitif, alat kelengkapan belum ditetapkan,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilih Sukabumi ini lebih jauh.

Khusus isu DOB Kabupaten Sukabumi, Hendar menegaskan ia pasti akan melakukan upaya ekstra keras. “Dimekarkan atau digabungkan, mau utara maupun selatan semuanya aspirasi yang harus saya perjuangkan sebagai wakil Sukabumi di DPRD Jawa Barat. Tentu finalisasinya akan dibahas bersama, tentunya terbuka. Jadi keputusannya nanti adalah yang terbaik untuk warga Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.