SUKABUMIUPDATE.com - Tanggapan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, terkait ajakan kepada mahasiswa untuk mengikuti rapat dinas, mendapat sorotan Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesian (KAMMI) Sukabumi menilai, pernyataan itu tidak relevan.
"Pernyataan bupati yang mengatakan bahwa mahasiswa jangan hanya berbicara di luar dan disuruh untuk mengikuti rapat dinas, saya rasa itu bukan jawaban yang relevan dalam menanggapi tuntutan mahasiswa yang menagih janji politiknya,"ujar Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Sukabumi Oksa Bakhtiar Camsyah kepada sukabumiupdate.com, Jumat (20/4/2018).
BACA JUGA: Saat Bupati Sukabumi Terima Demo Mahasiswa Lewat Telepon
Oksa menilai, pernyataan tersebut hanya bentuk kepanikan saja. Baiknya, Bupati Sukabumi mempublikasikan janji apa saja yang sudah direalisasikan. Bukan bilang, ulah gogorowokan.
"Harusnya dipublikasikan bagaimana proses realisasinya. Misalnya tentang beasiswa kedokteran, bila memang itu sudah direalisasikan seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Siapa orang yang menerima beasiswa tersebut, asal sekolah mana, alamat tempat tinggalnya dimana, di sekolahkan di Perguruan Tinggi mana, tahun berapa mulai disekolahkan, dan berapa orang yang telah menerima realisasi janji tersebut. Semuanya harus jelas," tuturnya.
Adanya publikasi dapat membuat masyarakat tahu bahwa janji politik tersebut sudah direalisasikan. Jangan sampai, ketika mahasiswa menuruti permintaan bupati untuk mengikuti rapat dinas, hanya membahas kesulitan dalam merealisasikan programnya.
BACA JUGA: Demo Tagih Janji Bupati Sukabumi, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal
"Saya rasa tugas untuk rapat dinas itu kan sudah ada bagiannya yaitu para pejabat dinas yang telah dibayar oleh pajak negara, berasal dari masyarakat," tegasnya.
Oksa justru menilai, adakegagalan Bupati Sukabumi dalam membangun sistem informasi publik. Seluruh janji diklaim sedang dilaksanakan, namun masyarakat sulit mengakses semua informasinya.
