SUKABUMIUPDATE.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk nama M Sodikin yang akan menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2019-2024. Rekomendasi penunjukan Sodikin dari DPP sudah terbit sejak tanggal 2 Agustus 2019.
Untuk diketahui, Sodikin lolos ke Jajaway setelah mencalonkan dari Dapil III Kabupaten Sukabumi, meliputi Kecamatan Cikembar, Cicantayan, Caringin, Nagrak, Cibadak dan Cikidang. Sodikin mendapat suara 26,6 ribu atau 11,7 persen.
BACA JUGA: Ada Spanduk Anjak untuk Pilkada 2020 di Ciracap, PKS: Menanti Tiga Nama
Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi, Yusuf Maulana menjelaskan, semula diusulkan dua nama untuk mengisi jabatan Wakil Ketua DPRD, yakni M Sodikin dan Anjak Priatma Sukma. Namun yang mendapat rekomendasi adalah Sodikin.
"Formasi pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi sudah oke, dari DPP. Yang lainnya silahkan diatur di daerah. Kemungkinan untuk Anjak Priatma Sukma akan mengisi jabatan Ketua Komisi. Bidikan di Komisi II," bebernya saat dihubungi sukabumiupdate.com, Sabtu (24/8/2019) melalui sambungan telepon.
BACA JUGA: PUI Sisakan Tujuh Nama untuk Pilkada 2020, Marwan dan Adjo Masih Dilirik Kader PKS
Pria yang akrab disapa Haji Aka tersebut menegaskan, keputusan ini juga sudah disepakati oleh seluruh kader dan pengurus DPD PKS Kabupaten Sukabumi. Apalagi Sodikin tak lain adalah Sekretaris DPD PKS Kabupaten Sukabumi.
"Rekomendasi sebetulnya kita sudah dari jauh-jauh hari. Sudah kesal menunggu malahan. Kenapa? Karena kita ini sedang kejar pembahasan KUA-PPAS murni dan perubahan. Ini jadi terlambat dan terhambat. Makanya selesai penyusunan AKD nanti, PKS minta tancap gas, soalnya dikejar waktu," tandasnya.
BACA JUGA: Sebelum Dorong Kader di Pilkada Kabupaten Sukabumi, PKS Singgung Soal Mekanisme
Sementara, saat dikonfirmasi, M Sodikin membenarkan bahwa PKS akan tancap gas dalam proses transisi kinerja DPRD. Kemudian menyelaraskan visi dan misi partai yang diimplementasikan dalam kerja-kerja di DPRD.
"Para anggota-anggota legislatif PKS mempunyai tugas penting, melakukan pendalaman platform partai untuk diterapkan di DPRD. Kita kemarin di forum rapat gabungan, meskipun belum definitif, kita mengingatkan dari segi waktu untuk pembahasan anggaran, terutama KUA dan KUPA," pungkas Sodikin.
