SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS, drh Slamet, menilai pemerintah tidak memiliki satu pun kemajuan dalam menyelesaikan masalah tata niaga pangan terutama bahan pangan pokok.

Padahal dengan kewenangan dan infrastruktur yang dimiliki harusnya ada progres terkait penyelesaian masalah tata niaga pangan.

BACA JUGA:  Soal Impor Beras 500 Ribu Ton, Slamet: Kalau Ini Dibiarkan Maka Petani Indonesia Akan Punah

"Dalam empat tahun ini pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah tata niaga pangan. Hal itu bisa dilihat dari masih panjangnya rantai pasok dan selisih harga pangan antara konsumen dengan harga yang diterima oleh petani," ujar Slamet dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (21/5/2018).

Menurutnya, ada selisih harga yang sangat jauh dan ini cermin dari ketidakadilan ekonomi yang harusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi dengan kewenangan yang begitu besar dan infrastruktur yang memadai, masalah tata niaga pangan harusnya bisa diatasi.

"Jaringan gudang dan angkutan BUMN yang tersebar di seluruh wilayah serta kewenangan penuh dalam aturan niaga, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah klasik ini. Sayangnya, tidak ada keseriusan dan keberhasilan pemerintah dalam masalah yang mendasar ini," tegasnya.

Selain itu, Anggota DPR RI yang mewakili Dapil Sukabumi ini menyoroti bahwa pokok permasalahan ketidakmampuan pemerintah berawal dari ketidaksinkronan data produksi dan konsumsi yang dimiliki oleh pemerintah.

"Bagaimana bisa kebijakan yang dikeluarkan akan mampu menyelesaikan masalah tata niaga pangan? Sementara data yang dimiliki Pemerintah tidak jelas dan tidak sinkron antar instansi," tandasnya.

Sementara itu, sambung Slamet, Kementerian Pertanian menyebut surplus beras hampir 3 juta ton sedangkan di sisi lain justru dilakukan impor beras 500.000 ton menjelang lebaran ini.

"Data produksi dan konsumsi ini harus diselesaikan dulu agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat dan solutif," jelasnya.

BACA JUGA: Impor Lagi Beras 500 Ton, Slamet Minta Pemerintah Jujur Soal Impor Pangan

Untuk itu, dirinya menegaskan kembali bahwa pemerintah harus selesaikan validitas data dan setelah itu selesaikan permasalahan distribusi dan kesenjangan harga melalui manajemen rantai pasok yang baik.

"Dengan kewenangan yang begitu besar dan infrastruktur yang begitu lengkap, tidak masuk akal kalau pemerintah tidak sanggup memperbaiki rantai pasok di jaman yang serba canggih dan digital ini," pungkasnya.