SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi VI DPR RI Slamet mengatakan pemerintah harus memiliki data stok ketersediaan pangan yang valid untuk dijadikan acuan, termasuk rencana impor beras 500 ribu ton beras baru-baru ini.
Pasalnya kenaikan harga mungkin saja terjadi karena beberapa faktor namun yang paling dikhawatirkan akibat adanya permainan mafia pangan, dan yang paling disesalkan bahwa kenaikan harga tersebut tidak bisa dirasakan oleh petani atau produsen.
BACA JUGA: Impor Lagi Beras 500 Ton, Slamet Minta Pemerintah Jujur Soal Impor Pangan
“Kenaikan harga ini hanya dinikmati pedagang dan para importir, Kalau ini dibiarkan maka petani Indonesia akan punah,” tandas Slamet kepada sukabumiupdate.com, Senin (21/5/2018).
Selain itu, kata Slamet, jalur pendistribusian yang panjang juga bisa menjadi faktor kenaikan harga sehingga pemerintah harus punya langkah-langkah yang strategis untuk memotong mata rantai jalur distribusi itu.
Sebelumnya, pemerintah mengakui telah menerbitkan kebijakan mengenai impor beras tambahan sebanyak 500 ribu ton. Izin impor tahap kedua itu diputuskan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rekortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu alasan di balik kebijakan impor adalah untuk menekan harga beras yang masih tinggi di pasar.
