SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi akhirnya menuntaskan penyusunan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi covid-19. Anggaran yang digelontorkan untuk jaringan pengaman sosial ini sekitar Rp 170 Miliar, dengan target sasaran 128.016 kepala keluarga, bukan paket sembako namun uang tunai.
Hal ini dikemukakan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri dalam rapat bersama badan anggaran DPRD di aula kantor DPKUKM, Selasa (12/5/2020). Menurut Iyos penyaluran bantuan ini akan dilakukan dalam dua hari kedepan.
“Insya Allah dalam dua hari kedua sudah bisa cairkan. Kita tengah menggodok kerjasama dengan PT POS Indonesia sebagai lembaga yang akan menyalurkan bantuan tersebut kepada rumah tangga sasaran,” tegas Iyos.
BACA JUGA: Pakai Data RT/RW, 10.000 Paket Sembako Bansos Kota Sukabumi Siap Didistribusikan
Ditambahkan jika data RTS atau kepala keluarga yang menerima bantuan dari APBD Kabupaten Sukabumi tahun ini berasal dari non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Iyos memastikan penerima bansos tunai ini bukan warga penerima bantuan provinsi Jabar dan calon peneriman bantuan langsung tunai dari Dana Desa.
“Data non DTKS itu akan dibagi habis oleh bantuan Jabar, bantuan kota dan kabupaten serta bantuan Dana Desa,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma menyambut baik percepatan aksi bantuan sosial oleh pemerintah daerah. “Alhamdulilah akhirnya program sosial ini segera realisasi. Karena selalu menjadi pertanyaan warga saat kami turun ke konstituen,” tegasnya.
BACA JUGA: Menanti Bansos Covid-19 Dari Pemda Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jelang PSBB
Anjak menjelaskan setiap kepala keluarga akan menerima bantuan sosial tunai dari APBD Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya. “Program jps ini berlangsung selama dua bulan Mei dan Juni 2020, jadi per kk akan menerima uang bantuan sosial dengan total Rp 1.200.000. Semua bermanfaat ditengah pandemi ini,” sambung Anjak.
Ia juga berharap penyaluran bantuan, baik dari pusat, provinsi, kota kabupaten hingga dana yang semua bersumber dari uang negara diawasi bersama-sama. “Bantuan ini harus tetap sasaran,” pungkasnya.
