SUKABUMIUPDATE.com - Kepala Desa Berkah, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Andriansyah menegaskan, secara prinsip pihaknya bukan menolak bantuan yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dampak ekonomi akibat wabah Covid-19.
BACA JUGA: Hearing dengan Komis I DPRD, APDESI Klarifikasi Penolakan Bangub Jabar di Sukabumi
Andriansyah menilai, yang menjadi permasalahan adalah data penerima bantuan tersebut yang tidak pernah diperbarui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak tepat sasaran.
"Yang jadi masalah itu data penerima bantuan yang kami terima dari kantor pos, itu banyak yang tidak tepat sasaran. Ternyata data Bansos Gubernur itu diambil dari data SIKS N G data kemiskinan hasil pendataan BPS tahun 2010," ujar Andriansyah saat dihubungi sukabumiupdate.com, Kamis (30/4/2020).
BACA JUGA: Beda Sikap, Apdesi Cibadak Sukabumi Pilih Terima Bansos Covid-19
Andriansyah menjelaskan, bahkan pemerintah sering meminta untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dua kali setiap tahunnya. Namun data yang diperbarui itu tidak pernah dipergunakan sebagai acuan kemiskinan di suatu desa.
Menurutnya, dari awal pemerintahan desa diajak oleh Dinas Sosial untuk memvalidasi data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) agar nantinya Bansos tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
BACA JUGA: Dukung Bansos Covid-19, Kades dan Lurah di Palabuhanratu Beri Catatan Soal Data Penerima
"Seharusnya dari awal kami dari pihak pemerintah desa diajak untuk bersama-sama Dinsos memvalidasi data SIKS N G agar data yang tidak tepat sasaran atau tumpang tindih bisa diperbaiki bersama-sama," terangnya
Ia menjelaskan, kondisi di lapangan setelah masyarakat mengetahui data Program Keluarga Harapan (PKH) itu kembali mendapatkan Bansos dari Gubernur, timbul kecemburan dari warga miskin yang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan apapun.
BACA JUGA: Ditolak Kades, Penyaluran Bansos Covid-19 Jabar Untuk Warga Kabupaten Sukabumi Ditunda
"Dan akhirnya warga menyalahkan kami, mulai dari RT, RW bahkan kepala desa. Mereka menganggap bahwa mereka tidak diusulkan untuk mendapatkan bantuan," tandasnya
Dalam akun facebook pribadinya, Andriansyah juga membeberkan data penerima Bansos Gubernur Jawa Barat di Desa Berkah yang totalnya 152 Kepala Keluarga (KK). Rinciannya antara lain 39 KK penerima PKH dan BPNT, warga yang meninggal tanpa ahli waris 3 KK, warga yang meninggal tapi ada ahli waris 4 KK, warga yang memiliki dua unit mobil 1 KK dan pensiunan TNI 1 KK.
