Light Dark

Bukan Menolak Bansos Gubernur, Apdesi Kabupaten Sukabumi Beri Klarifikasi 

Pemerintahan | 28 Apr 2020, 16:16 WIB
Jajaran Apdesi Kabupaten Sukabumi saat mengikuti rapat di Kantor Dinsos Kabupaten Sukabumi, Selasa (28/4/2020). | Istimewa

SUKABUMIUPDATE.com - Apdesi Kabupaten Sukabumi mengklarifikasi soal pernyataan menolak bantuan sosial (Bansos) dari Gubernur Jawa Barat. 

Dalam hal ini Apdesi bukan menolak Bansos namun menolak bansos yang tidak tepat sasaran. Selain itu Apdesi meminta penyaluran Bansos tersebut ditunda hingga data penerimanya valid.


Advertisement

BACA JUGA: Ditolak Kades, Penyaluran Bansos Covid-19 Jabar Untuk Warga Kabupaten Sukabumi Ditunda

Kepala Desa Nagrak Selatan yang juga merangkap sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Sukabumi Tutang Setiawan mengungkapkan hal itu dalam video klarifikasi yang dibuatnya.

"Mewakili rekan-rekan pengurus DPC Apdesi Kabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan permohonan maaf apabila video (yang dibuat usai rapat koordinasi dengan Dinsos Kabupaten Sukabumi pada Selasa 28 April 2020) membuat ketidaknyamanan," ungkap Tutang.

"Yang tentunya ini bukan maksud kami menolak bantuan gubernur. Tetapi yang kami tegaskan adalah menolak bantuan gubernur yang tidak tepat sasaran. Dalam arti kata maksud kami ini adalah meminta menunda pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut sampai dengan adanya data yang valid," jelas Tutang.


Advertisement

BACA JUGA: Kades di Sukabumi Bongkar Masalah Bansos Covid-19 Jabar, Data Lama Hingga Peran Ojol

Tutang menyatakan, penyaluran ditunda karena masih adanya data penerima yang masih timpang tindih. Saat ini para kepala desa sudah mendapatkan daftar penerima Bansos gubernur, namun saat dicek banyak nama warga dari daftar itu yang merupakan penerima PKH dan BNPT. 

Tutang menyebutkan salah satu contoh data di Desa Nagrak Selatan. Dimana ditemukan daftar yang tidak valid yaitu adanya nama perangkat desa, ketua MUI serta ketua RT dan RW dalam daftar penerima bansos.

BACA JUGA: Didatangi Sejumlah Kades, Dinsos Sukabumi Beberkan Rumitnya Data Bansos

"Kami mendapatkan data ini ternyata di dalam data ini masih ada nama-nama penerima PKH, masih ada nama-nama penerima BPNT. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan munculnya dua nama perangkat desa dan ketua MUI serta satu RW dan satu RW. Jelas kalau (data) ini dipampang (atau) diperlihatkan kepada masyarakat jelas akan menimbulkan konflik horizontal, akan terjadi kecemburuan sosial yang sangat luar biasa. Untuk itu dari dasar ini kami meminta untuk penudaan (penyaluran) bantuan sosial," jelasnya.

Selain itu Apdesi juga meminta penyaluran Bansos dilakukan bersamaan dengan penyaluran BLT desa. Sebab kini Dana Desa (DD) bisa dialokasikan untuk BLT yang disalurkan kepada masyarakat di setiap desa dengan nominal Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK).  

BACA JUGA: Buat Video, Kades di Sukabumi Minta Pemerintah Revisi Data Penerima Bantuan Sosial

"Kami harapkan bantuan sosial gubernur ini disanding, berbarengan dengan (BLT) dana desa yang sudah kami siapkan Rp 600 ribu per KK. Sehingga jumlah penerima manfaat bantuan gubernur ditambah bantuan dari dana desa, Insya Allah akan meringankan beban (warga terdampak Covid-19) di desa masing-masing," jelasnya.

Image

Andri Somantri

Redaktur

Image

Andri Somantri

Redaktur

Image

Reporter