SUKABUMIUPDATE.com - Sebuah video beredar di grup WhatsApp hingga di jagat media sosial. Video berdurasi 7.24 menit tersebut berisi pernyataan Kepala Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur Rochmi soal data penerima bantuan sosial, terutama penerima bantuan PKH dan calon penerima bantuan Gubernur Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Direvisi Pemprov Jabar, Ini Jumlah Penerima Bantuan Covid-19 untuk Warga Sukabumi
Dalam video itu pula, Taopik menyampaikan kritik kepada Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Sukabumi Marwan Hamami.
Saat dikonfirmasi, Taopik membenarkan, video tersebut dibuat pada Rabu (22/4/2020). Taopik menuturkan, video dibuat atas dasar carut marutnya pendataan penerima bantuan, baik yang sedang berkalan maupun pendataan bantuan di tengah Pandemi Covid-19.
"Selama ini bantuan pemerintah baik BPNT maupun PKH, datanya acak acakan. Sampai ada yang meninggal masih kebagian. Penerima PKH juga dapat BPNT, padahal pihak desa sudah beberapa kali merivisi data, namun tetap saja datanya itu itu saja. Yang seharusnya kebagian PKH atau BPNT, malah tidak kebagian, justru yang sudah mampu masih kebagian," kata Taopik kepada sukabumiupdate.com.
BACA JUGA: Bantuan Rp 500 Ribu Untuk Warga Jabar Terdampak Corona, Kades di Sukabumi Minta Dikaji
Lanjut Taopik, permasalahan tersebut tetap bermuara di desa, apalagi ditambah dengan rencana bantuan dampak Pandemi Covid 19, dengan kuota yang terbatas. Padahal ia menyebut tiap desa mendata lebih dari kuota.
"Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan, dan pasti permasalahan akan bermuara pada desa. Kalau hanya menimbulkan masalah, kami sudah sepakat para kepala desa di Kabupaten Sukabumi akan menolak bantuan tersebut, daripada kami yang dimasalahkan," tegasnya.
"Lebih baik tidak sama sekali. Apalagi saat ini di Kabupaten Sukabumi, terutama di wilayah Pajampangan, warga sedang panen padi, jadi masih tertolong adanya panen," pungkasnya.
