Menu

22 Jan 2020, 13:15 WIB

Rumah Warga di Bojonggenteng Sukabumi Disegel Bank Emok, Ini Kata Komisi 3

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma di salah satu acara memberikan sambutan. | Sumber Foto:ISTIMEWA

SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Anjak Priatama Sukma menyayangkan atas terjadinya penyegelan rumah milik warga Kampung Bojonggenteng RT 06/02, Desa Bojonggenteng, Kecamatan Bojonggenteng oleh Bank Koperasi Pinjam Dina Mandiri (Diman) atau yang dikenal dengan Bank Emok.  

BACA JUGA: Hutang Rp 400 ribu, Rumah Warga Bojonggenteng Sukabumi Disegel Bank Emok

Selain itu, Anjak juga menyayangkan pemerintah daerah agak lambat merespon isu ini. Padahal, kata dia isu Bank Emok itu sudah muncul sejak Oktober sampai Desember 2019 lalu. Bahkan Anjak mengaku di beberapa kesempatan sudah menyampaikan dan meminta bupati serta jajarannya untuk merespon isu ini.

"Salah satu usulan saya waktu itu mendirikan semacam satgas anti rentenir. Satgas ini tujuanya mengadvokasi masyarakat yang terlilit hutang, ada advokasi negosiasi hutang, advokasi menyambungkan masyarakat yang bermasalah dengan rentenir, serta lembaga yang bisa membantu, misalnya lembaga infak zakat dan lainya," tegas Anjak kepada sukabumiupdate.com, Rabu (22/1/2020).

Hingga saat ini, lanjut Anjak belum ada upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Bahkan pada saat rapat anggaran 2020 dirinya bersama anggota komisi III sudah mengusulkan agar ada anggaran khusus yang diperuntukan untuk menangani isu tersebut.

BACA JUGA: Soal Bank Emok, Anjak: Sukabumi Bisa Adopsi Satgas Anti Rentenir Dari Kota Bandung

"Sudah di sampaikan secara formal, tetapi tidak ada jawaban pasti dari pemerintah daerah. Padahal satgas anti rentenir yang diusulkan ini sebenarnya kalau melihat dari daerah lain itu di bentuknya oleh bupati bukan oleh lembaga legislatif  di DPRD," terangnya.

Lanjut Anjak, sebenarnya bolanya ada di eksekutif dan sudah diusulkan. "Tetapi terserah pemerintah daerah mau melakukan itu atau tidak, namun jika isu dan kondisinya sudah begini, ya harus dipaksa. Insya Allah mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan coba mengecek lagi ke dinas-dinas yang membidangi isu seperti ini," pungkasnya.

Reporter : NANDI/ADV
Redaktur : GARIS NURBOGARULLAH
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Demi mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 segala upaya dilakukan, dari mulai penyemprotan disinfektan hingga larangan mudik atau pulang kampung untuk sementara waktu.  Larangan mudik ini berlaku untuk...

SUKABUMIUPDATE.com - Di tengah pandemi corona, semua anggota keluarga terpaksa berada rumah sepanjang hari selama beberapa minggu untuk social distancing. Dilansir dari tempo.co, ini tak hanya membuat orang tua...

SUKABUMIUPDATE.com - Komisi II DPR RI menyatakan sepakat atas penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 imbas dari pandemi virus corona Covid-19. Dilansir dari suara.com, kesepakatan itu didapat usai Komisi II...

SUKABUMIUPDATE.com - Sejak munculnya wabah virus Corona atau Covid-19, Wedang Jahe Beras Hitam produksi rumah pamer beras hitam Saung Palapah Katersna, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi justru...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya