SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menghadiri rapat kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No 22 Bandung, Selasa (14/1/2020).
BACA JUGA: FITRA Sukabumi Evaluasi APBD Era Marwan Adjo, DPRD: Perbaiki Kinerja Budgeting
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Penyelenggara, Dani Ramdani selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman penyusunan LPPD, sekaligus menyamakan persepsi dan komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD.
"LPPD ini dilaksanakan satu hari dengan peserta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Terdiri dari 17 Bupati dan Wali Kota, 5 Sekretaris Daerah, 5 Asisten Daerah, serta kepala OPD dari Pemprov hadir 90 persen. Hal ini tentunya menunjukan komitmen kita semua untuk penyusunan LPPD ini secara lebih baik dari waktu ke waktu," jelas Dani.
BACA JUGA: 2020 Bakal Dibangun Rumah Sakit dan Universitas Kedokteran di Sukabumi
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil menyebut pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan dengan dua paradigma, yaitu teknokratis dan populis.
"Teknokratis yang memang terukur dengan jelas dan ilmiah. Kemudian yang populis, saya sarankan tiap 3 bulan melakukan survei kepuasan publik," beber Emil.
Ia menambahkan, pola teknokratis yang dibahas hari ini harus memenuhi tiga zona penilaian yang disepakati oleh dunia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang harus terus ditingkatkan, sehingga IPM Jawa Barat bisa masuk 10 besar se-Indonesia.
BACA JUGA: Hadiri Pelantikan HNSI , Marwan dan Yudha Bicara Masa Depan Nelayan Sukabumi
Di tempat yang sama, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan penyusunan LPPD merupakan salah satu langkah antisipasi daerah dalam menentukan kebijakan, terutama masalah pelayanan publik dan perkembangan teknologi.
"Peran teknologi ini harus banyak dimanfaatkan untuk standar pelayanan minimal. Kita akan dorong terus birokrat agar bekerja semakin profesional dan transparan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan," ucapnya.
