SUKABUMIUPDATE.com - Puluhan warga Ciemas mendatangi Kantor Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/1/2020). Warga mempertanyakan anggaran dana desa tahap ke 3 tahun 2019, dan anggaran dana desa tahun 2018 yang belum direalisasikan.
BACA JUGA: Taopik, Utis, Dacep dan Henda, Jawaranya Pilkades 2019 di Kecamatan Ciemas Sukabumi
Pertemuan warga yang diwakili oleh 14 orang dengan unsur Pemdes Ciemas dilakukan di aula kantor Desa Ciemas, dihadiri unsur BPD, Camat Ciemas, Kapolsek dan Danramil.
"Kami mengakui bahwa yang dipertanyakan oleh warga, ada beberapa kegiatan pembangunan dari anggaran dana desa yang belum kami realisasikan," ujar Kepala Desa Ciemas, Dede Rukmana kepada sukabumiupdate.com, usai pertemuan.
BACA JUGA: Sejumlah Tradisi dan Seni Islam Semarakkan Tahun Baru Islam di Desa Ciemas Sukabumi
Informasi yang dihimpun, anggaran dana desa tahap ke 3 tahun 2019 yang dimaksud menyedot anggaran sebesar Rp 351 juta, dengan rincian rabat beton Rp 48.575.000, MCK Kampung Ciputat Rp 15 juta, pengadaan bibit sereh Rp 20 juta.
Kemudian, anggaran tahun 2018 tahap 3 yang dimaksud berupa pembangunan TPT Kampung Cigulusur Rp 21.200.000 dengan status material sudah ada. Kemudian pengerasan di Kampung Cipeundeuy Rp 15. 260.000 dengan status sebagian sudah terealisasi. Lalu ada BUMDes Silpa tahun 2017 sebesar Rp 20 juta.
"Kami meminta waktu selama satu minggu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang tadi disebut belum selesai," pungkas Dede.
BACA JUGA: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas Desa Ciemas Kabupaten Sukabumi
Sementara itu, Ketua BPD Ciemas, Ujang Muhtar menambahkan, warga dalam kesempatan itu hanya menyampaikan aspirasi kepada Pemdes Ciemas terkait adanya kegiatan pembangunan dari anggaran dana desa yang belum direalisasikan.
"Tadi sudah disepakati bahwa kepala desa siap untuk mengadakan sejumlah uang untuk merealisasikan pekerjaan yang tertunda. Sudah disepakati secara tertulis disaksikan oleh Muspika Ciemas," kata Ujang.
"Soal pengadaan bibit sereh, tadi sudah diserahkan ke kelompok tani sebesar Rp 20 juta, jadi tinggal Rp 108 juta. Kalau soal alasan tertundanya kegiatan, ada faktor yang tidak bisa dijelaskan, yang pasti hari ini sudah ada niatan baik kepala desa untuk merealisasikan," pungkas Ujang.
