SUKABUMIUPDATE.com - Berbagai macam komentar bermunculan menanggapi dibentuknya kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Umum PB HIMASI Eki Rukmasyah menuturkan, satu hal yang menjadi pusat perhatian kami adalah tidak adanya nama Susi Pudjiastuti dalam susunan kabinet sekarang.
"Kami sangat menyayangkan karena di periode pertama Menteri Susi menjadi menteri favorit bagi kami. Dari gaya hingga kinerja yang nyentrik membuat kami yakin bahwa beliau bekerja dengan nurani untuk kebaikan rakyat," ucap Eki, Rabu (23/10/2019).
BACA JUGA: Rencana Iuran BPJS Naik, Begini Reaksi Penolakan dari Mahasiswa Sukabumi
Sementara itu Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Daerah Sukabumi Umar Sumardi menegaskan, persoalan Kabinet Indonesia Maju sudah cukup kuat karena terdiri dari berbagai kalangan, baik profesional maupaun kader partai. Hanya saja, yang mesti diperhatikan adalah bagaimana posisi DPR nanti yang harus kuat dan independen mengawal pemerintahan yang akan relatif kuat pula itu.
"Anggota DPR itu disumpah atas nama rakyat bukan partai politik. Jadi, jangan karena kader atau pimpinan partai politiknya berada di pemerintahan, lantas anggota DPR ini diam tidak mengkontrol pemerintahan," tegas Umar kepada sukabumiupdate.com.
BACA JUGA: Yang Terkaya dan Termiskin dalam Kabinet Indonesia Maju
Hal berbeda juga disampaikan Ketua PC IMM Sukabumi, Rajib Rivaldi. Ia mengungkapkan merapatnya partai pengusung dan calon presiden yang kalah menjadi bagian dari pemerintahan membuat kekuatan pemerintahan yang sangat luar biasa dan kuat. Namun justru yang dikhawatirkan adalah kegemukan ini akan mengganggu demokrasi.
"Karena demokrasi sendri memerlukan check and balances. Dikhawatirkan kinerja di parlemen tidak objektif dalam fungsi kontroling ketika koalisi pemenang sangat gemuk. Meskipun beberapa partai menjadi oposisi namun di parlemen tetap saja kalah, dan ini juga yang bisa membuat kemunduran dalam demokrasi," kata Rajib.
BACA JUGA: Masuk ke Kabinet Indonesia Maju, Ini Menteri-menteri yang Sering Kunjungi Sukabumi
Di sisi lain, Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Isep Ucu Agustina memiliki sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan di tingkat lokal mampu mengawal dan mensinergiskan setiap kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang infrastruktur, agar membawa manfaat untuk masyarakat di daerah. Baik yang sudah berjalan, maupun program-program lainnya di masa mendatang.
"Kalau program yang sudah dan sedang berjalan, contohnya pembangunan Jalan Tol Bocimi, Double Track dan rencana pembangunan bandara. Yang penting kawal itu dulu sampai tuntas, jangan dulu jauh-jauh. Dan jangan lupa, sekarang kita punya Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren," tandas Isep.
