SUKABUMIUPDATE.com - Pengamat kebijakan publik dan kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan Unpad, Yana Fajar Basori, menyoroti transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Ia menilai, Pemkot seharusnya dapat melakukan komunikasi, sosilasiasi, dan publikasi keterbukaan anggaran kepada masyarakat sebagai prinsip terwujudnya good government atau pemerintahan yang baik.
Yana menjelaskan, prinsip-prinsip transparansi APBD itu harus lahir dari niat, kemauan dan tindakan Pemkot Sukabumi yang nantinya dapat menunjukan bahwa pemerintah bisa memastikan mereka bekerja amanah dalam menggunakan duit rakyat.
BACA JUGA: Fitra Menilai APBD Kota Sukabumi Tak Berpihak Pada Masyarakat
"Tapi sayangnya, saya kira transparansi APBD sekarang masih buruk. Kita coba akses portal resmi Pemkot, kan gak ada tuh tentang APBD di sana,” ujar Yana kepada sukabumiupdate.com, Senin (18/2/2019).
Yana, menuturkan, pemerintah kenapa transparansi APBD itu tidak dibuatkan sebuah terobosan misalnya memperluas informasi yang bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat.
"Tidak hanya melalui portal resmi Pemkot, bisa berbentuk mading atau poster di tingkatan RW, kelurahan, dan kecamatan. Bahkan saya mengusulkan beberapa nama penanggung jawab itu dituliskan jadi misalnya kegiatan apa, kantor apa disebutkan namanya dan nomor teleponnya. Itu untuk membuktikan kepada khalayak tidak ada yang sedang disembunyikan,” terangnya.
Yana mempertanyakan, apakah pemerintah mau atau tidak melakukan semua itu. Ia ingin mendorong pemerintah agar membuat sebuah budaya baru yang baik melalui keterbukaan APBD ini sebagai upaya meningkatan dan menggiring akuntabilitas Pemkot Sukabumi.
"Mestinya data APBD ini bisa diakses oleh publik, disana ada landasan yuridis dan undang-undangnya, itu hak rakyat dan rakyat berhak mengetahui itu. Tapi kenapa tidak bisa? Banyak manfaat yang bisa dirasakan baik untuk pemerintah dan juga masyarakat," pungkasnya.
