Menu

16 Apr 2018, 10:21 WIB

Soal Penolakan Ojek Online, Pemkab Sukabumi Tunggu Aturan Pusat

Pemeriksaan saksi-saksi penganiayaan ojek online dilakukan hingga malam hari. | Sumber Foto:Dok. sukabumiupdate.com

SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya mencari jalan keluar persoalan penolakan ojek online oleh ojek pangkalan di wilayah Cibadak, Nagrak dan Parungkuda. Penolakan ojek online di wilayah ini berbuntut ketegangan pada Kamis (13/4/2018) lalu. Seorang pengojek online menjadi korban penganiyaan sekelompok orang yang diduga ojek pangkalan.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami menuturkan, penolakan ojek online di wilayah tersebut akibat belum adanya peraturan. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten (pemkab) terus mendorong kejelasan peraturan kepada pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

BACA JUGA: Detik-detik Menegangkan Penganiayaan Ojek Online di Cibadak Sukabumi

"Inilah yang belum ada aturan, karena kebijakannya ada diatas,"ujar Marwan kepada sukabumiupdate.com, Minggu (15/4/2018).

Marwan menyayangkan peristiwa penolakan berbuntut keterangan terjadi. Padahal, ojek online dan ojek pangkalan sama-sama memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai transportasi masyarakat. Hanya berbeda dalam cara antara berbasis aplikasi dengan yang tidak.

BACA JUGA: Motor Dirusak, Ojek Online Dianiaya Massa di Cibadak Sukabumi

"Kalau aturannya jelas, kemudian disosisialisasikan dengan dengan baik Insya Allah persoalan miss komunikasi ini akan terjawab," jelas Marwan.

Ia berharap setelah adanya aturan maka tidak terjadi lagi persoalan serupa dan masing-masing dapat mencari rezeki dengan lancar.

"Rezeki Allah yang mengatur. Mau ojek online mau ojek pangkalan," pungkasnya.

Reporter : RAGIL GILANG
Redaktur : ANDRI S
E-mail Redaksi : sukabumiupdateredaksi@gmail.com
E-mail Marketing : marketingsukabumiupdate@gmail.com
Komentar Anda
sukabumiupdate.com tidak bertanggujawab atas komentar yang ditulis. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggujawab komentator seperti yang tertuang dalam UU ITE.

BERITA TERBARU

SUKABUMIUPDATE.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis daftar narapidana kasus korupsi yang kemungkinan bebas bila Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly benar-benar merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012...

SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Kesehatan mengajak warga Sukabumi yang berprofesi di bidang kesehatan untuk bergabung menjadi sukarelawan yang nantinya akan ditempatkan di Rumah Sakit (RS) darurat Covid-19. Penerimaan sukarelawan dalam penanganan Covid-19...

SUKABUMIUPDATE.com - Di tengah pandemi virus corona baru alias COVID-19, beraktivitas fisik tetap harus dilakukan demi menjaga daya tahan tubuh. Dilansir dari tempo.co, bolehkah olahraga sampai ke luar rumah...

SUKABUMIUPDATE.com - Berbagai upaya dalam mengantisipasi dan memutus penyebaran virus corona atau covid-19 terus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Sukabumi. Salah satunya, melalui program unggulan Udunan Online, program yang...

Ikuti Berita
Sukabumi Update Lainnya