SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), drh Slamet, mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Kelautan Perikanan, Edhy Prabowo, ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/6/2020) kemarin.
BACA JUGA: Bertemu di Surade Sukabumi, drh Slamet Diminta Bantu Bebaskan Nelayan yang Ditahan
Menurutnya Palabuhanratu memiliki potensi sangat menjanjikan dalam menghasilkan produksi ikan, baik itu budidaya ikan darat maupun budidaya pesisir pantai terutama udang tambak. Tidak hanya itu, saat ini budi daya ikan sidat juga memiliki potensi yang tidak kalah menjanjikan.
"Budidaya Sidat di Sukabumi, Jawa barat bagus. Itu justru muncul dari saya ketika raker. Saya sampaikan kepada dirjen eselon 1, bahwa Sukabumi punya potensi sidat jadi saya sudah mohon dialokasikan anggaran khusus," ujarnya kepada sukabumiupdate.com.
Slamet menjelaskan, sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau virus Corona, pemerintah sudah memberikan bantuan dan akan memberikan suport kepada petani sidat. Namun terkendala dan ada pemotongan anggaran sehingga tertunda hingga saat ini.
"Kita tunggu, tapi setelah recofusing kita akan kembali lihat apakah program itu kembali ada. Yang jelas pemerintah memberikan perhatian yang penuh seperti yang diperhatikan pak menteri juga saya ingatkan. Insya Allah memang menjadi potensi yang luar biasa Sukabumi terkait dengan sidat ini," jelasnya.
Masih kata Slemet budidaya sidat ada kendala teknis, sidat itu hanya bisa dibesarkan dan perlu teknologi tinggi dan perlu investasi, sehingga bagaimana nanti pemerintah memfasilitasi itu para investor sehingga terjadi sinergis antara masyarakat petani sidat tersebut.
BACA JUGA: Peringati Hari Nelayan, drh Slamet: Buat Mereka Bangga dengan Profesinya
"Kita (masyakat petani sidat) mengambil sidat kemudian dibudidayakan di sini. Itu kita inginkan di beberapa obrolan dengan teman-teman di komisi. Sukabumi tidak perlu dikirim ke jauh-jauh. Potensi kita cukup bagus, dan melimpah," terangnya.
Disisi lain, sambung dia, tahun ini juga memang anggaran ada beberapa kendala terkait Covid. "Kita tidak tahu apa program-program tadi bisa berjalan dengan baik, tapi intinya secara prinsip DPR memberikan dukungan yang kuat, kementrian KKP untuk tahun 2021 akan kita suport seperti tahun sebelumnya, supaya pemberdayaan pada nelayan ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.
