SUKABUMIUPDATE.com - Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menegaskan, pemerintah pusat perlu mengkaji secara khusus terkait rencana mencabut subsidi gas LPG tiga kilogram (kg) atau gas melon.
BACA JUGA: Subsidi Besar, Pemerintah Batasi Distribusi Elpiji 3 Kilogram
Hal itu disampaikan Yudha usai menjadi narasumber seminar kebangsaan, di kampung Universitas Muhammadiyah (UMMI) Sukabumi, Sabtu (18/1/2020).
"Memang betul ada masyarakat yang bukan hak menerima subsidi LPG, tetapi mereka pun memanfaatkan dan merasakan subsidi. Jadi belum tepat sasaran dan tepat guna, tetapi kalau dinaikan harganya bagaimana dengan masyarakat yang memang membutuhkan dan memiliki hak subsidi ini" ujar Yudha kepada sukabumiupdate.com.
Oleh karena itu, Yudha meminta kepada pemerintah supaya mengkaji ulang, sehingga pendistribusian subsidi LPG bagi masyarakat tepat sasaran dan tepat guna. Apalagi LPG ini bahan pokok di setiap rumah, berbeda dengan BBM hanya untuk yang memiliki kendaraan.
BACA JUGA: Info Terbaru Mekanisme Gerindra Jelang Pilkada Sukabumi, 9 dari 25 Nama Digodok di Jawa Barat
"Kalau subsidi LPG ini dicabut dan harganya tinggi bagaimana masyarakat memasak. Apakah harus kembali ke kayu bakar?. Ini perlu pertimbangan secara matang oleh pemerintah agar betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat," terangnya.
Disisi lain, dirinya sebagai ketua Hismawa Migas Sukabumi mengaku akan mengikuti seperti yang direncanakan pertamina selaku mitra kerja dalam pendistribusian. "Secara pribadi melihat berat subsidi ini bagi pemerintah, tetapi bagaimana juga dengan rakyat," tandasnya.
