SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) mengakui jika isu sulitnya mencari kerja karena praktik pungli memang jadi rahasia umum. Bahkan baru-baru ini viral, postingan surat untuk presiden tentang hal tersebut dari seorang pejuang amplop cokelat di Sukabumi.
Hal ini diungkapkan secara terbuka oleh Kepala Bidang Penempatan Kerja, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Kusyairin dalam talkshow tamu mang koko di kantor redaksi sukabumiupdate.com, Jalan Kenari 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Sabtu (19/10/2019).
“Sebenarnya bukan hanya kasus viral saudari yun ini saja, masih banyak yun yun lain yang mengalami nasib serupa saat mencari kerja di wilayah Sukabumi, khususnya industri padat karya seperti pabrik garmen dan lainnya,” jelas Kusyairin dalam dialog yang disiarkan live di dua akun media sosial (facebook dan instalgram) sukabumiupdate.com yang mengambil tema SAVE Pejuang Loker Sukabumi.
BACA JUGA: Ternyata Ini Kisah Dibalik Surat Untuk Presiden Dari Pejuang Amplop Cokelat Sukabumi
Menurut dia, pemerintah bukan diam dan tidak bertindak. Pemda tetap butuh laporan resmi, karena membutuhkan informasi siapa yang jadi korban dan siapa diduga pelakunya. “Saya tegaskan jangan takut melapor datang ke kami. Identitas korban jamin dirahasiakan.”
Dinas sambung Kusyairin butuh info siapa oknum dari perusahaan yang harus dikejar karena dugaan pungli. Karena sejauh ini pemerintah daerah dalam hal ini Bupati sudah mengeluarkan edaran terkait upaya memberantas pungli tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi.
“Untuk oknum yang melakukan pungli ini murni delik pidana dan akan kita giring ke aparat hukum, sedangkan dinas akan melakukan penataan, perbaikan dan pembinaan kepada manajemen perusahaan yang terbukti masih terjadi pungli,” ungkap dia.
Sisnaker ucap Kusyarin sudah melakukan kajian terkait isu ini dimana ada lima masalah yang segera harus direalisasikan solusinya. Salah satu yang paling penting merealiasikan program penerimaan tenaga kerja secara terbuka (online).
BACA JUGA: Pejuang Loker Tulis Surat untuk Presiden, Ini Tanggapan Camat Cidahu Sukabumi
"Kita bicara bagaimana cara menghilangkan kesempatan para oknum untuk memanfaatkan lowongan kerja demi kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik pungli ini tidak hanya menghilangkan kesempatan masyarakat untuk bisa bekerja secara adil tapi juga merugikan perusahaan karena tenaga kerja yang diserap dari praktik tersebut kapasitasnya dibawah standar yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah dalam hal ini sambung Kusyairin, sudah memiliki apikasi Ayo Kita Kerja yang terus dikembangkan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Sukabumi. Dilevel pemerintah, disnaker mulai menerapkan self service bagi calon pencari kerja yang membutuhkan surat keterangan (surat kuning).
“Kita tidak menutup mata banyak laporan dan kasus pungli terjadi di lingkungan kita sendiri, dalam layanan kartu kuning dan pencaker lainnya. Ini sudah mulai kita hilangkan, salah satunya dengan layanan self service. Kami juga mengupayakan bank data pencari kerja Sukabumi, info lowongan dan sistem perekrutan terbuka yang bisa diakses oleh semua orang. Kita arahnya kesana,” pungkas Kusyairin.
