SUKABUMIUPDATE.com - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Anjak Priatama Sukma menilai langkah yang dilakukan Pemkab Sukabumi dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 sudah tepat.

"Harus dipahami bahwa dalam ekosistem ekonomi, itu APBD juga ikut berperan. Jadi expenditure yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memenuhi sistem atau PDRB di sebuah daerah. Saya cukup mengapresiasi Pemkab Sukabumi, ketika ada perinta refocusing lebih memilih menyalurkan uang," kata Anjak dalam acara Tamu Mang Koko edisi Sabtu, 12 September 2020.

BACA JUGA: Akademisi Universitas Nusa Putra Sukabumi: Masyarakat Tak Perlu Takut Resesi

Data yang dihimpun sukabumiupdate.com, Pemkab Sukabumi melakukan refocusing dan realokasi APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2020 sebesar Rp 14,57 miliar, di mana di dalamnya terdapat anggaran yang dikhususkan untuk penanganan pemulihan ekonomi. Hingga Juni 2020, realisasi anggaran tersebut baru di angka 81 persen atau sekitar Rp 11,8 miliar.

Anjak menilai, penyaluran uang dalam refocusing anggaran yang dilakukan Pemkab Sukabumi lebih baik ketimbang membagikan sembako.

"Karena ternyata di daerah selatan Sukabumi, untuk makan sudah aman. Masyarakat bisa menanam, bisa mencari ikan, dan sebagainya. Stok pangan aman lah. Justru uang yang sulit. Makanya saya apresiasi. Uang itu mudah didistribusikan, tidak seperti provinsi yang kesulitan saat membagikan telur. Kemudian uang ini kan punya kontribusi dalam memutar roda ekonomi di daerah," imbuh Anjak.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, BAPPEDA Sukabumi Sebut UMKM Non Pangan Paling Terpukul

Politisi PKS itu menilai, konsentrasi Pemkab Sukabumi di anggaran 2020 lebih fokus pada pelayanan kesehatan dan Social Safety Net (Jaring Pengamanan Sosial).

"Perekonomian itu kan seperti gir atau roda gigi. Ketika yang satu gir tidak berfungsi, itu tidak otomatis gir yang lain ikut tidak berfungsi, dia butuh waktu. Artinya dampak ekonomi itu tidak dirasakan satu atau dua bulan ke belakang. Kerasanya akhir tahun ini dan tahun depan yang diprediksi cukup berat," ujarnya.

Berikut tanya jawab pembahasan Ketua Komisi III, Anjak Priatama Sukma soal langkah Pemkab Sukabumi dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, dalam acara tamu mang koko

Selain kebijakan paket pemulihan ekonomi dari Pusat, ada refocusing dan realokasi APBD 2020 yang didalamnya ada untuk penanganan dampak ekonomi, tercatat angkanya ada 14,57 Miliyar ini ada di 7 dinas, yang sampai Juni lalu data yang kami punya itu, baru 81% yang terealisasi diangka 11,8 M. 

Dari angka 11 M yang sudah terealisasi ini. Menurut Komisi III sudah berdampak belum kepada pemulihan Ekonomi di Kabupaten Sukabumi?

Pertama harus dipahami bahwa ekosistem ekonomi/putaran ekonomi, APBD punya kontribusi kepada PDRB , jadi setiap rupiah yang dikeluarkan/ekspendiktur dari pemerintah itu memenuhi sistem atau PDRB di sebuah daerah. Katakanlah 4 Triliun ada kontribusi terhadap PDRB sekian persen.

Saya berbicara seperti itu karena saya cukup mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, ketika ada perintah refocusing, pemerintah daerah memilih menyalurkan uang sebesar 170 Miliyar (rupiah) dibanding yang memberikan sembako. Karena ternyata, di daerah kami (di selatan), untuk makan aman, mereka bisa menanam, mereka bisa mencari ikan. Stok pangan aman lah, justru uang yang tidak tahu kemana begitu.

Jadi, pertama saya harus bilang bahwa saya mengapresiasi bahwa selain uang memang mudah didistribusikan, uang ini juga memang punya kontribusi memutar roda perekonomian daerah. 

Yang kedua, yang saya lihat konsentrasi pemerintah daerah di Anggaran 2020 itu lebih fokus ke pelayanan kesehatan dan sosial sertinet.  Artinya Pemulihan Ekonominya belum.

Ini juga bisa jadi hikmahnya adalah, kan sebenarnya ekonomi itu seperti gir, satu gir nyambung ke gir yang lain. Ketika yang satu mati, itu tidak otomatis mati ke gir yang lain, dia butuh waktu. Bisa jadi dampak ekonominya tidak rasakan 1 atau 2 bulan yang lalu, akhir tahun ini sama tahun depan yang akan berat.

Nah justru tantangan terbesar secara timeline, menurut saya di bulan Desember-Januari ini bakal kelihatan dan kerasa gitu. 

Kalau untuk pertanian memang, 2 minggu yang lalu, petani kol mulai membuang kolnya, petani caisim mulai membuang caisimnya. Karena harga jatuh, jadi over stok, diberangkatkan ke Jakarta juga tidak laku, akhirnya harga drop. Yang saya takutkan sebenarnya di periode menanam selanjutnya, dia mau menanam, karena ketika dia tidak mau menanam, which is terbalik, stoknya tidak ada, harga mahal. 

Nah ini memang yang belum kelihatan, yang 11 miliyar itu harusnya difokuskan di bulan-bulan Desember-Januari. 

Artinya secara tidak langsung, angka 11,8 Miliyar yang sudah terealisasi ini belum efektif untuk pemulihan ekonomi?

Belum, pertama dari sisi perhatian menunjukan bahwa pemerintah daerah belum merasa perlu kesitu dulu. Pemda lebih memilih selesaikan dulu kesehatan, pastikan dulu rakyat makan. Dari skenario ini, mungkin mulai tahun depan fokus menyelesaikan ekonomi.

Ekonomi bukan persoalan fundamental, tapi soal sentimen juga sebetulnya. Sukabumi Update setiap minggu mengadakan poling. Poling minggu ini “Apakah anda yakin perekonomian sukabumi bisa pulih kembali?”. Hasilnya netizen 67.6% mengatakan yakin, sisanya 32.4 mengatakan tidak yakin.

Inikan sentimen publik yang positif, tapi bagaimana menumbuhkan sentimen investasi?

Yang pertama, kalau dilihat dari tren investasi di Kabupaten Sukabumi, memang 5 tahun kebelakang banyak di manufaktur. Dan memang sekarang sudah mulai kerasa ketika, negara yang ingin order barang ini resesi, itu mulai menunda order (pembelian). Tapi ada tren 2-3 tahun ini kita mulai ramai investasi di non-manufaktur, terutama di Pariwisata dan agro.

Mengapa pariwisata? Karena jarak Sukabumi dengan Jakarta semakin dekat, apalagi sudah ada Tol. Dan juga agro, mulai perhatian terhadap agrobisnis mulai tinggi dan kebijakan di pertanahan mulai ada kepastian lah. 

Jadi, kalo disisi Optimis, yakin InsyaAllah. Tinggal memang yang agak sulit itu adalah mencari titik di mana sih Pemerintah Daerah harus mengintervensi.

KUA PPAS sudah ditandatangan kemarin, sudah disepakati. Pandangan anda, KUA PPAS ini 2021, apakah memang di desain untuk memulihkan ekonomi, atau sebetulnya ada kepentingan lain?

Pertama, di Permendagri itu sebenarnya Pemerintah Daerah diminta membahasas bab khusus terkait dengan penanganan Covid-19.

Itu sudah ada?

Belum

Bisa direvisi atau seperti apa?

Bisa. Misalkan APBD nya menjelang nih, itu menjadi masukan dari frasi kami dan itu menjadi catatan besar lah, karena kami ingin tahu benar-benar fregmensinya seperti apa.

Lalu yang kedua, kami juga dari komisi sebenarnya Alhamdulillah, kami sudah punya sebuah kendaraan, BUMD Agro. Kami sebenarnya ingin menantang pemerintah daerah, hari ini kemudian kendaraan itu sudah ada, tinggal digunakan nih. Dan kami berharap tahun depan, sudah mulai bisa melakukan banyak manufer.

Akhir kalimat, singkat saja?

Tambahan, di APBN dan APBD, Januari 2021 itu asumsinya grow nya 5%. Ini sebenarnya optimis, pemerintah pusat sudah optimis. 

Kami juga berharap kepada Pemerintah Daerah, mari kita optimis. APBD yang 4 Triliun (rupiah) ini, setiap rupiahnya harus dipastikan mengungkit ekonomi di tahun depan.

 Untuk menyimak isi talk show secara keseluruhan, silahkan klik, Tamu Mang Koko.