SUKABUMIUPDATE.com - Rangkaian Hari Keluarga Nasional (Harganas) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi, menyelenggarakan santunan kepada sejumlah anak yatim dan sunatan massal, di Kantor DPPKB Jalan Pelabuan II, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.
Santunan kepada anak yatim tersebut diberikan saat menggelar halal bihalal bersama pegawai DPPKB. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukabumi Marwan Hamami.
Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Sukabumi, Nasihuddin mengatakan, sesuai dengan tema halal bihalal kali ini yaitu, Cinta Keluarga, Cinta Terencana, kegiatan ini bersifat kekeluargaan.
"Dari rangkaian kegiatan ini kami menginginkan adanya penguatan kelembagaan termasuk dengan alumni KB," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Jumat (28/6/2019).
BACA JUGA: DPPKB Kabupaten Sukabumi Berupaya Integritaskan Laporan Seluruh Kampung KB ke Pusat
Termasuk kedepannya, kata Nasihuddin ketika dilapangan terjalin hubungan kekeluargaan, tetapi tujuannya program. "Dengan dijalaninya kekeluargaan kedepannya semua program mudah-mudahan bisa berhasil. Tekanan target tapi tekanan kekeluargaan," katanya.
Saat ini di semua kecamatan, tambah Nasiuddin memperingati Hargnas 2019 dan tidak menutup kemungkinannanti akan lebih digebyarkan lagi.
"Harapannya dengan cinta keluarga berarti perencanaannya lebih baik, sehingga anak-anak sukses melebihi keluarganya dan menjadikan keluarga yang berkualitas," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengungkapkan yang paling penting dalam halal bihalal ini, bagaimana peranan kader-kader KB untuk bisa terus mempunyai semangat untuk menjawab tantangan atau persoalan masyarakat yang terjadi saat ini.
BACA JUGA: 35 Pasutri Dapat Layanan KB Sekaligus Isbat Nikah Gratis dari DPPKB Kabupaten Sukabumi
"Jangan sampai dengan kader yang begitu banyak, tapi persoalan tidak pernah berhenti dan teratasi. Bagaimana kader memberikan dampak kepada keluarga melalui program, kader, UPL dan lainya," katanya.
Menurut Marwan, halal bihalal ini harus menjadi ajang konsultasi dan sharing pemikiran, bagaimana memecah masalah yang ada di masyarakat.
"Secepatnya kalau ada persoalan segera di jawab, karena KB itu tidak hanya berbicara soal memasang implant, pernikahan dini
tetapi juga harus melihat kondisi lain. Misalnya anak tidak sekolah, kurang gizi dan sudah terlihat, maka secepatnya dilaporkan. Termasuk pemberdayaan ekonomi," tandasnya.
