SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.A Sopyan BHM mengatakan, di tengah Pandemi Covid-19 ada tiga sektor yang bertahan bahkan bisa menjadi trigger (pemantik) pemulihan ekonomi Jawa Barat, yaitu sektor informasi dan komunikasi yang masih tumbuh 1,73 persen kemudian UMKM dan ketahanan pangan.
Namun menurut H.A Sopyan pada sektor ketahanan pangan masalah alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi bisa memperlambat pemulihan ekonomi Jawa Barat.
BACA JUGA: Belajar dari Bali, H.A Sopyan: Prokes Bisa Bangun Trust Wisatawan
"Sektor ketahanan pangan sedikit terhambat oleh alokasi dan distribusi pupuk subsidi. Karena pupuk itu perlu diberikan secara tepat waktu dan tepat dosis," kata H.A Sopyan saat menjadi pembicara di acara talkshow Refleksi Akhir Tahun DPRD Jawa Barat di TV One Bandung yang disiarkan live on tape, Senin (21/12/2020).
Anggota Komisi II ini mengungkap beberapa penyebab masalah alokasi dan distribusi pupuk subsidi. Yang pertama karena musim hujan datang lebih awal dan merata, telah menyebabkan musim tanam lebih awal dan serentak sehingga umumnya terjadi penambahan luas tanam komoditi pertanian.
BACA JUGA: H.A Sopyan Sebut Raperda Perubahan RPJMD Jawa Barat Perlu Catatan Kritis
"Sebagai contoh komoditi Padi di Kabupaten Sukabumi, yang semula direncanakan 164.626 hektare berdasarkan Elektronik Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK), bertambah 12.870 hektar menjadi 177.469 hektare," beber H.A Sopyan.
Kemudian akibat permintaan pupuk subsidi secara bersamaan menyebabkan armada mobil distributor kewalahan dalam distribusi, hal ini menyebabkan keterlambatan distribusi pupuk subsidi sampai ke tingkat kios pengecer resmi.
BACA JUGA: Pantun Balasan Anggota DPRD Jabar Untuk Ridwan Kamil, H.A Sopyan: Burung Perkutut...
Masalah distribusi juga, lanjut H.A Sopyan disebabkan oleh jenis pupuk Ponska produksi Kujang di distribusikan untuk Kab/kota Subang, Karawang, Bekasi, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Bandung dan Purwakarta. "Daerah lainnya dari Petrokimia. Karena berbeda produsen, pasokannya jadi tidak merata di semua kab/kota," lanjutnya.
Masih kata H.A Sopyan, dilapangan masih ada daerah yang lokasi kios pengecer resminya masih relatif sedikit dan jauh dari sentra pertanian, hal ini menyebabkan petani harus mengeluarkan biaya melebih Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga harga di lokasi petani bisa mencapai Rp 140.000 sampai Rp 150.000.
BACA JUGA: H.A Sopyan Bacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra Persatuan Soal Raperda Perubahan RPJMD Jabar
"Saya juga menemukan Mesin Electronic Data Capture (EDC) di beberapa kios pengecer resmi sudah ada yang tidak berfungsi," kata Sopyan.
Masih kata H.A Sopyan di beberapa wilayah di Jawa Barat masih ada desa-desa yang blank spot alias terkendala jaringan internet, sehingga layanan pupuk bersubsidi tidak dilakukan secara digital.
"Masalah lainnya, belum semua petani mendapat Kartu Tani, masih ada yang belum terdaftar di E-RDKK. Ini biasanya pertani perseorangan yang belum tergabung dalam kelomok," ujar mantan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat ini.
H.A Sopyan juga mengatakan masih mendapat laporan quota alokasi yang ada di kartu tani ada yang belum terisi. Kemudian yang masuk E-RDKK baru komoditas tanaman padi, jagung dan tanaman pangan lainnya, sementara tamanan kayu-kayuan belum bisa masuk E-RDKK.
"Selain itu para petani yang penggarap lahan perhutani atau tanah HGU terlantar belum terakomodir dalam E-RDKK," pungkasnya.
