SUKABUMIUPDATE.com - Dikutip dari halaman website jabarprov.go.id, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk tahun 2020, yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI senilai Rp1,812 triliun.
Untuk memenuhi legalitas atau keabsahan perjanjian, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad secara langsung menandatangani perjanjian pinjaman di hadapan notaris di kantor PT SMI, Jl. Jenderal Sudirman nomor 86, Jakarta, Jumat (13/11/2020) lalu.
Sebelumnya, penandatanganan perjanjian pinjaman daerah tahun 2020 antara Pemprov Jabar dan PT SMI sudah dilakukan via konferensi video pada Kamis, 24 September 2020.
Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu Infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar, infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar.
BACA JUGA: H.A Sopyan Sebut UMKM Bisa jadi Pemantik Pemulihan Ekonomi Jabar
Selanjutnya infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar dan infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar serta infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Selain pinjaman daerah di tahun 2020 tersebut, Pemprov Jabar juga akan memperoleh dana sebesar kurang lebih Rp2,2 triliun untuk tahap kedua pada 2021.
Menanggapi hal tersebut, anggota komisi II DPRD Jawa Barat H.A Sopyan BHM menilai dana pinjaman PEN daerah akan mampu meningkatkan kembali belanja Pemprov Jabar, sehingga diharapkan bisa menjadi daya ungkit meningkatnya konsumsi rumah tangga masyarakat Jawa Barat.
Menurutnya, jika realisasi proyek-proyek infrastruktur tersebut bisa melibatkan pelaku usaha atau pengusaha lokal Jabar dengan sistem padat karya atau melibatkan banyak tenaga kerja dari lokal, maka dirinya yakin bisa mempercepat recovery (pemulihan) ekonomi Jabar.
BACA JUGA: Pastikan Manfaat Bantuan Pemprov Jabar, H.A Sopyan Kundapil ke Wangunreja Sukabumi
"Hal ini krusial, karena 67,83 persen pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat itu digerakan oleh konsumsi rumah tangga," kata H.A Sopyan kepada Sukabumiupdate.com, 6 Februari 2021.
Namun demikian ia mengingatkan Pemprov Jabar bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ketahanan pangan sampai saat ini masih menjadi pondasi perekonomian Jawa Barat.
Meskipun di antara tujuh kegiatan infrastruktur yang akan dibiayai pinjaman PEN daerah ada pembangunan infrastruktur pengairan, namun menurutnya ruang lingkup ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan pengairan.
Karena itu, H.A Sopyan meminta Pemprov Jabar untuk terus fokus kepada pemulihan di dua sektor tersebut. Karena pemulihan sektor UMKM dan ketahanan pangan, menurutnya bisa menjadi salah satu pemantik pemulihan ekonomi Jawa Barat di tahun ini atau tahun depan.
Politisi Partai Gerindra ini juga mengusulkan beberapa cara penyelesaian masalah-masalah yang membuat sektor UMKM dan ketahanan pangan terpuruk akibat Pandemi Covid 19.
"Diantaranya segera selesaikan permasalah distribusi dan alokasi pupuk subsidi, tidak hanya menjelang musim tanam, tapi harus dari sekarang karena masalahnya tidak jauh, itu-itu saja," ungkap mantan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat ini.
H.A Sopyan juga meminta pemerintah untuk mengamankan rantai pasok bahan baku produksi UMKM dan ketahanan pangan, lalu permudah distribusi pemasarannya dan ciptakan sistem jaminan pasar pada saat musim panen.
"Dan yang tidak kalah penting itu fasilitasi pemanfaatan program-program relaksasi, restrukturisasi dan bantuan subsidi untuk UMKM serta percepatan digitalisasi UMKM kita," pungkasnya.
Ingat Pesan Ibu: Wajib 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas serta aktivitas di luar rumah). Redaksi sukabumiupdate.com mengajak seluruh pembaca untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di setiap kegiatan.
