SUKABUMIUPDATE.com - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong perbaikan infrastruktur pengawasan laut di seluruh perairan. Dalam kunjungan ke Dinas Perikanan dan Kelautan wilayah utara di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, DPRD menemukan 1 kapal pengawas perikanan rusak sementara satu kapal lainnya sudah harus di upgrade karena teknologinya jauh tertinggal dengan kapal-kapal pencuri ikan.

Hal ini diungkapkan salah seorang anggota Komisi II Jabar, Lina Ruslinawati menyikapi efektifitas dukungan untuk pengawasan perikanan laut di Jawa Barat. Menurut Lina, sarana pengawasan laut khususnya di utara Jawa Barat harus ditingkatkan.

"Perahu untuk mengawasi perairan laut utara punya Provinsi Jawa Barat cuma 2 unit. Satu dalam kondisi rusak total, yang satu lagi kecepatannya cuma 10 knot per jam, sementara kapal pencuri atau penyusup disana kecepatannya  di atas 50 knot. Pengawasan tidak berjalan efektif," ungkap Lina kepada sukabumiupdate.com, 3 Februari 2021.

Dengan kondisi ini, nelayan lokal tidak bisa dilindungi dari upaya-upaya ilegal yang rawan terjadi di perairan pantai utara.  Untuk itu kunjungan yang dilakukan Komisi II pada pekan awal Januari 2021 lalu juga dalam rangka evaluasi program APBD tahun anggaran 2020 dan rencana APBD tahun 2021.

BACA JUGA: Komisi II DPRD Jabar Apresiasi Kinerja Unit Pelayanan IKM, Lina: Fasilitas Harus Lebih Lengkap

"Ada evaluasi disana karena kinerja teman-teman di Dinas Perikanan dan Kelautan wilayah utara punya semangat bagus, tapi tidak didukung oleh kebijakan anggaran khususnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan," sambung politisi Partai Gerindra ini lebih jauh.

Selain pengawasan program pembinaan para nelayan untuk menghasilkan produk laut yang baik, juga tidak berjalan efektif karena minimnya anggaran. "Isu peningkatan produksi perikanan lokal sebagai basis ekonomi rakyat pesisir harus lebih didorong dengan kebijakan," pungkasnya.