SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta untuk melengkapi sejumlah fasilitas yang melayani kebutuhan produksi IKM (Industri Kecil Menengah). Disatu satu sisi, kinerja baik diperlihatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang selama ini membantu produksi IKM di Jabar, disisi lainnya fasilitas untuk mendukung kemajuan usaha rakyat tersebut masih banyak yang kurang.
Hal ini terungkap usai kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke Satuan Pelayanan IKM khususnya kerajinan kayu di Kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu. Kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi untuk evaluasi kegiatan program APBD tahun 2020 dan rencana kerja pada APBD tahun 2021.
"Disana ada layanan mesin kemasan khususnya kayu. Setelah kita dalami dan cermati ternyata keberadaan unit pelayanan kemasan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sumedang itu salah satu sentra produksi kerajinan kayu di Jawa Barat," salah seorang anggota Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati kepada sukabumiupdate 1 Februari 2021.
Satuan pelayanan IKM dikelola UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan pada Dinas Industri dan perdagangan Jawa Barat. Sebagai satuan pelaksana pelayanan kepada menurut Lina, keberadaan jasa olah kemasan kayu di Sumedang tersebut selama ini sangat membantu para pengrajin khususnya yang tak mampu memiliki mesin-mesin produksi sendiri.
"Ada mesin bubut dan mesin-mesin lainnya yang dimanfaatkan oleh pengrajin kayu modal kecil untuk mengolah produk mereka, membuat kemasan dari kayu dan lainnya. Pelayanan ini lebih murah sehingga masih dibutuhkan. Jadi UPTD ini alhamdulilah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik kepada masyarakat dan bermanfaat banyak kepada masyarakat," sambung Lina.
Menurut Lina, tingginya permintaan jasa olah kayu di UPTD ini terbukti dengan laporan capaian satuan pelayanan IKM Kabupaten Sumedang yang selalu over target penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun capaian ini disertai banyak catatan, salah satunya masih kurang lengkapnya mesin-mesin olah kayu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengrajin.
BACA JUGA: DPRD Jabar Sebut Potensi Ekspor Kerajinan Rakyat, Lina: Perlu Keberpihakan Anggaran
"Ada kalanya masyarakat ketika datang kesini memohon ada mesin yang seharusnya mereka dapatkan ternyata disini tidak ada atau tidak tersedia. Seharusnya hal itu kita support dan kita lengkapi mesin yang dibutuhkan oleh masyarakat," sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Sukabumi ini lebih jauh.
Lina berharap catatan tersebut diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kekurangan mesin-mesin olah kayu itu harus dilengkapi.
"Kita harus lengkapi kebutuhan masyarakat dan tentunya disini ada retribusi yang ditarik dari masyarakat sebagai sumber PAD. Alangkah baiknya UPTD ini dilengkapi dengan mesin-mesin yang memang berguna untuk masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat," tandasnya.
