SUKABUMIUPDATE.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi telah mencairkan realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Maret 2022 sebesar Rp641,25 miliar atau 18,12 persen dari total pagu sebesar Rp3,53 triliun. Data ini didasarkan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Plt Kepala KPPN Sukabumi, Hasan Lutfi, menjelaskan bahwa realisasi penyaluran dana APBN tersebut meningkat sebesar 6,34 persen atau Rp328,5 miliar dibandingkan dengan periode triwulan I tahun 2021.
Selanjutnya, Hasan Lutfi menambahkan bahwa jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Untuk realisasi BPP disalurkan kepada 85 satuan kerja sebesar Rp254,1 miliar atau 17,5 persen dari pagu sebesar Rp1,44 triliun.
Realisasi BPP tersalur untuk empat jenis belanja. Pertama, belanja pegawai, realisasinya baru mencapai 19,62 persen atau Rp159,3 miliar dari pagu sebesar Rp830,6 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 16,3 persen atau sebesar Rp92,5 miliar dari pagu sebesar Rp567,5 miliar. Ketiga, realisasi belanja modal baru mencapai 4 persen atau sebesar 1,9 miliar dari pagu Rp47,8 miliar. Terakhir, realisasi belanja bantuan sosial baru terealisasi sebesar 296,7 juta atau sebesar 12,6 persen dari pagu sebesar Rp2,35 miliar.
Untuk TKDD telah mencapai 18,52 persen atau Rp387,1 miliar dari pagu sebesar Rp 2 triliun. Anggaran TKDD ini digunakan untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik dan Dana Desa kepada Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dana TKDD yang sudah cair sebesar Rp387,1 milliar ini berasal dari dana DAK Nonfisik dan Dana Desa. Sedangkan untuk DAK Fisik hingga saat ini belum ada yang cair.
Transfer Dana Nonfisik merupakan jenis transfer yang baru dilaksanakan oleh KPPN Sukabumi mulai tahun ini. Dana Nonfisik yang disalurkan melalui KPPN Sukabumi ini terdiri atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Sebelumnya, penyaluran Dan BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan di KPPN yang berlokasi di ibukota provinsi. Namun, mulai tahun ini, seluruh KPPN di Indonesia yang berjumlah 173 kantor tersebar di penjuru Nusantara diberi amanah guna menyalurkan Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
Rincian dari realisasi untuk masing-masing dana transfer DAK Nonfisik tersebut, yaitu (1) Penyaluran Dana BOS telah mencapai angka sebesar Rp188,3 miliar atau sebesar 26,9 persen dari pagu sebesar Rp698,4 miliar, (2) Penyaluran Dana BOP PAUD sebesar Rp45.59 miliar atau sebesar 48,2 persen dari pagu sebesar Rp94,5 miliar, (3) Penyaluran BOP Pendidikan Kesetaraan mencapai angka sebesar Rp17,85 miliar atau 49,8 persen dari total pagu sebesar Rp35,79 miliar.
Untuk penyaluran Dana Desa, per triwulan I 2022 telah mencapai angka sebesar Rp135,4 miliar atau sebesar 16,04 persen dari total pagu sebesar Rp843,89. Realisasi sebesar ini tersalurkan untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar Rp100,56 miliar dan untuk Pemerintah Kabupaten Cianjur sebesar Rp34,8 miliar.
“Untuk DAK Fisik, hingga saat ini belum salur karena pada saat ini Pemda-Pemda masih dalam proses lelang,” kata Hasan, Jumat (8/4/2022).
Hasan berharap agar satker dan pemda dapat menyusun langkah-langkah strategis guna memacu dan meningkatkan kinerja keuangan di tahun 2022. Hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, pengadaan barang/jasa, dan meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).
“Semoga melalui langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah kerja KPPN Sukabumi yang meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur,” harap Hasan.
SUMBER: SIARAN PERS