SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menerima sejumlah piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berbagai penghargaan tersebut diserahkan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Abdul Rahman di Pendopo Sukabumi, Selasa, 14 Desember 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun, piagam penghargaan yang diterima Pemkab Sukabumi ialah Opini WTP tahun 2020 dan plakat atas raihan Opini WTP lebih dari lima kali. Selain itu, menerima piagam penghargaan atas realisasi DAK fisik tertinggi triwulan ke III tahun 2021 dan pencapaian realisasi dana desa tertinggi triwulan III tahun 2021 dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Sukabumi.

Marwan Hamami mengatakan, berbagai penghargaan ini menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi. "Kami sangat bangga bisa meraih Opini WTP berturut-turut dengan infrastruktur pas-pasan. Kalau infrastruktur komunikasi 100 persen baik di Kabupaten Sukabumi, penataan keuangan dan administrasi lainnya bisa lebih signifikan," ujarnya.

Selain itu, Marwan bersyukur perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi sangat solid. Ditambah, transparansi dan keterbukaan informasi dalam berbagai hal. "Ya, OPD kita solid. Kita perlu kerja sama yang lebih bagus lagi untuk penataan sistem yang lebih baik," ucapnya. Marwan berharap, semangat yang telah dimiliki bisa meningkatkan penataan keuangan. Sehingga, Opini WTP bisa terus dipertahankan. "Terima kasih atas kepercayaannya," ungkap dia.

Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Abdul Rahman mengatakan, Pemkab Sukabumi sudah tujuh kali berturut-turut meraih Opini WTP. Sehingga, meraih plakat penghargaan atas raihan Opini WTP lebih dari lima kali berturut-turut. "Jadi, selain dapat penghargaan Opini WTP tahun 2020, juga meraih plakat atas raihan Opini WTP lebih dari lima kali berturut-turut," terangnnya.

Menurut dia, penghargaan ini jangan dijadikan tujuan. Namun, proses pembuatan laporan yang baik harus menjadi budaya. "Selamat atas diraihnya Opini WTP tujuh kali berturut-turut. Semoga ini menjadi budaya dan motivasi bersama untuk terus ditingkatkan. Sehingga Kabupaten Sukabumi bisa menjadi model di Jawa Barat," kata Abdul Rahman.

Di tempat terpisah, Pemerintah Kota Sukabumi juga menerima penghargaan piagam opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Penghargaan ini diterima di ruang utama Balai Kota Sukabumi, Selasa, 14 Desember 2021.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menerima secara langsung piagam tersebut yang diberikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Sukabumi berterima kasih kepada Menteri Keuangan RI yang telah menyerahkan piagam opini WTP.

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menerima secara langsung piagam yang diberikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. - (Dokumentasi Pimpinan Kota Sukabumi)

Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya agar WTP yang dicapai, bukan hanya tahun 2021, tapi terus-menerus. Apa yang menjadi pencapaian meskipun bukan kali pertama, mendapatkan apresiasi dari kementerian, semakin memotivasi untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang telah diamanantakan oleh kementerian.

Diraihnya WTP merupakan bentuk komitmen dari seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan diharapkan pengelolaan keuangan dapat bersinergi dengan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai yang tercatat di RPJMD dan RKPD.

"Karena semakin baik mengelola keunagan maka efektif, efesien tentunya pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi," kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi usai menerima piagam WTP tersebut. 

Ditambahkanya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, diharapkan mampu bersinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi, mewaspadai jika adanya anggaran yang perlu diwaspadai penyerapannya, sehingga akan memacu untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.

"Tidak bisa dipungkiri Kota Sukabumi masih banyak kekurangan. Kami berharap dari provinsi maupun KPPN bisa komunikasi dengan kami dengan berbagai kekurangan, sehingga ada komunikasi terbaik ada informasi atau warning dengan cepat. Maka kami akan melakukan perbaikan dengan lebih cepat," ucapnya.

SUMBER: MEDSOS PEMDA SUKABUMI