SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat memulai kebijakan PPKM level 2 pada evaluasi terkini yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ada beberapa kota di Jabar yang sudah menyentuh capaian tinggi dalam vaksinasi covid-19, menuju herd immunity.

Dalam evaluasi terbaru, sejumlah daerah di Jawa Barat masuk dalam kriteria PPKM Level 2, antara lain  Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi dan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang.

Untuk PPKM Level 3 di Jawa Barat terdapat 14 daerah. Selain Kabupaten Sukabumi, daerah lainnya yakni Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka. Selanjutnya Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut.

Sedangkan daerah di Jawa Barat yang masuk kriteria PPKM Level 1 hanya ada dua daerah yaitu Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kebijakan PPKM memberikan banyak kelonggaran aktivitas masyarakat yang memicu kemacetan lalu lintas. Khususnya kawasan aglomerasi, sehingga perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. 

Diketahui kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung – Cimahi – Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor – Depok –Bekasi) belakangan suasana kotanya semakin ramai. Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog memperingatkan kedatangan gelombang ketiga COVID-19.  

Gubernur Jabar Ridwan Kamil - (dok ridwan kamil)</span

Menurut Ridwan Kamil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pandemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi COVID-19 tetap terkendali.  

"Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," ujar Ridwan Kamil saat memimpin Rakor Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jabar, di Gedung Pakuan Bandung, Senin kemarin, 18 Oktober 2021.

Vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati target. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen. 

Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar COVID-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu Gubernur minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial. 

Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.  "Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan- kebijakan prokes," katanya.

Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak. "Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," kata Ridwan Kamil. 

Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab. "Khususnya bagi tamu - tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatan

itu salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu merepotkan," kata Gubernur. 

Sementara untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang- ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya. "Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR Code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah- wilayah publik," tambahnya.

Kang Emil menyebut, di lapangan terus digalakan kegiatan baik dari pemda,TNI/ Polri perihal vaksinasi massal. Terkait kepatuhan masyarakat, ia menyebut masyarakat sudah punya nilai tinggi yakni 91 persen untuk pemakaian masker, dan 89,24 persen untuk jaga jarak. Untuk bed occupancy rate (BOR) per 17 Oktober ada di angka 3,28 persen. 

Penanganan kesehatan dilakukan beriringan dengan pemulihan ekonomi. Tercatat ekspor Jabar di bulan Agustus mencapai USD2,95 miliar. "Jadi bulan Agustus ekspor naik 16,24 persen dibanding bulan Juli," katanya.

Sementara nilai impor Jabar di angka USD 1 miliar, atau naik 4,33 persen dibandingkan Juli. Sehingga ekonomi Jawa Barat dari kacamata perdagangan surplus sebesar USD1,95 miliar.

Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, Jabar terus menggenjot investasi baik dalam negeri dan asing. Salah upayanya adalah  Pemda Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat untuk ketiga kalinya menggelar West Java Investment Summit (WJIS) pada 21-22 Oktober 2021. 

Konten ini didukung oleh DISPUSIPDA Jabar - (PED JABAR)</span