SUKABUMIUPDATE.com - PKL (Pedagang Kaki Lima) di sekitar alun alun Palabuhanratu, yang terdampak penataaan ibu kota Kabupaten Sukabumi menagih lokasi berdagang baru atau relokasi. Mereka patuh saat ditertibkan oleh Satpol PP, karena mendukung aturan dan keindahan, namun juga harus tetap cari penghasilan demi perbaikan ekonomi nasional yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah.

Pasca penertiban beberapa hari lalu, hingga saat ini ratusan pedagang kebanyakan kuliner kaki lima bingung, mau jualan dimana? Di sekitar alun-alun tidak boleh, di sepanjang jalan siliwangi Palabuhanratu juga tidak diizinkan.

"Kami butuh makan pak!" ucap Arif PKL kuliner yang sebelumnya berjualan di sekitar alun-alun Palabuhanratu.

Kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (16/10/2021) Arif menegaskan jika ia dan rekan-rekan lainnya sesama PKL kuliner mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penataan kawasan pusat ibu kota Palabuhanratu, dengan penertiban pedagang di trotoar dan bahu jalan. 

Namun Ia berharap pemda juga cepat mencarikan solusi agar para pelaku usaha kecil menengah ini tetap bisa mencari penghasilan. Menyediakan tempat khusus untuk area PKL kuliner sebagai lokasi relokasi dari atas trotoar dan bahu jalan.

"Kami mendukung penataan dan penertiban. Bukan tidak paham, bukan tidak mengerti akan aturan pemda, tapi kami berjualan ini karena mencari penghidupan karena kebutuhan," ujarnya.

PKL kuliner yang sempat jadi icon jajanan malam Palabuhanratu ditertibkan - (NANDI)</span

"Kami sudah meminta kepada pak Bupati dulu, waktu itu kami meminta disediakan fasilitas untuk para pedagang agar tertata rapi tidak menyalahi aturan yang ada," sambungnya. 

Masih kata Arif, penataan alun alun Palabuhanratu sudah sering dilakukan, namun tetap tidak adanya solusi relokasi untuk para pedagang. "Gak ada jalan keluar yang baik.  Kita bisa mencontoh Bandung atau Purwakarta. Kota ditata pedagang direlokasi ke lokasi yang baik. PKL itu salah satu tulang punggung ekonomi rakyat, makmurnya warganya bisa ditinjau adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang merata," beber Arif.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC Pemuda Abdi Bangsa Bodyguard Security Service (PAB BOSS) Friady Mahyujar mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan PKL alun alun Palabuhanratu. PAB BOSS menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan pemerintah telah dengan peraturannya harus didukung.

"Kalau menurut kami itu tidak ada yang salah, tapi ditengah pandemi seperti ini, para pedagang kaki lima itu  mata pencahariannya disitu. Harus ada solusi," ungkapnya. 

"Terus kami juga melihat penegakan aturan itu seperti tajam ke bawah tumpul keatas, liat sendiri di beberapa tempat seperti di sempadan pantai banyak tempat tempat usaha baru di buka, itu apakah mereka ada izin atau belum, tapi belum ditindak," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemda melalui Satpol PP Kabupaten Sukabumi menertibkan PKL dan bangunan liar di kawasan kota Palabuhanratu. Selain penegakan peraturan daerah, langkah tersebut juga untuk penataan kawasan ibu kota.