Light Dark

Bahan Pokok Bakal Kena Pajak, Ikatan Pedagang Pasar Protes Keras ke Jokowi

Keuangan | 10 Jun 2021, 14:21 WIB
Ilustrasi. Ikatan pedagang pasar indonesia alias IKAPPI memprotes keras rencana pemerintah yang akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok. | Dok. Sukabumi Update

SUKABUMIUPDATE.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia alias IKAPPI memprotes keras rencana pemerintah yang akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok. Ikappi akan melakukan upaya protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana tersebut.

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansury mengatakan, upaya pemerintah yang akan menerapkan PPN Bahan Pokok hanya akan menyulitkan Pedagang pasar.

"Kami memprotes keras upaya-upaya tersebut. Dan sebagai organisasi penghimpun Pedagang pasar di Indonesia kami akan melakukan upaya protes kepada Presiden Jokowi agar Kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami (pedagang pasar)," ujar Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansury seperti dilansir dari Tempo.co, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga :

Menurut Abdullah, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit.

Terlebih Ikappi mencatat lebih dari 50 persen omzet Pedagang pasar menurun. Pemerintah pun dinilai belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.

"Harga cabai bulan lalu hingga Rp100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau dibebankan PPN lagi? Gila. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar?" kata Abdullah.

Sebelumnya, pemerintah berencana menjadikan Bahan Pokok atau sembako sebagai objek pajak. Dengan demikian, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena Pajak yang dikenai tarif Pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Bahan Pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak. Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

SUMBER: TEMPO

Image

Admin SUpdate

Image

Denis Febrian

Redaktur