SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, H.A Sopyan BHM mengatakan ratio kredit UMKM terhadap jumlah kredit seluruhnya di Jabar, diproyeksikan menurun dari target yang ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal tersebut diungkapkan H.A Sopyan berdasarkan perubahan RPJMD Jawa Barat periode 2018-2023. Penuruan proyeksi tersebut, menurutnya karena dampak Pandemi Covid-19 yang menurunkan omset penjualan produk UMKM.
“Omzet penjualan UMKM kita menurun seiring menurunnya aktivitas jual beli akibat pemberlakuan pembatasan sosial. Padahal penjualan produk UMKM masih mengandalkan pertemuan atau tatap muka langsung,” kata H.A Sopyan kepada sukabumiupdate.com, Rabu (28/4/2021).
Baca Juga :
H.A Sopyan mengatakan ratio kredit UMKM sesuai peraturan Bank Indonesia diwajibkan serendah-rendahnya adalah 20 persen dari total kredit. Sehingga semakin tinggi ratio, maka penilaiannya semakin baik dan iklim usaha UMKM semakin baik.
“Target Jawa Barat menurun dari target sebelumnya di RPJMD, tapi masih di atas 20 persen” ujar mantan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ini.
Meskipun terjadi penurunan target, namun H.A Sopyan menyebut masih terbuka peluang meningkatkan ratio kredit UMKM bahkan melebihi target, asalkan pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten dengan berbagai program pembinaan dan pendampingan UMKM.
Lebih lanjut, kebutuhan kredit modal menurut H.A Sopyan merupakan kebutuhan para pelaku UMKM pada tahap selanjutnya setelah mereka mendapat kemudahan-kemudahan, diantaranya kemudahan bahan baku, kemudian lancarnya promosi dan distribusi barang yang terganggu selama pandemi.
Saat kunjungi pasar tradisional, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra H.A Sopyan BHM mengatakan, petani Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi pasokan kebutuhan pangan pokok dan pangan komoditi selama Ramadhan tahun ini. - (istimewa)</span“Selanjutnya UMKM juga membutuhkan stimulan peningkatan daya beli masyarakat, misalnya dengan skema Bansos dan insentif pajak. Kalau kemudahan-kemudahan tersebut sudah hadir, maka niscaya kebutuhan modal akan meningkat, artinya rasio kredit UMKM akan meningkat,” beber mantan Ketua KTNA Jawa Barat ini.
“Karena itu tugas semua, baik eksekutif maupun legislatif untuk merumuskan program-program yang betul-betul dibutuhkan UMKM Jawa Barat, kemudian dijalankan bersama secara konsisten,” pungkasnya.
