SUKABUMIUPDATE.com - Warga terdampak rencana pembangunan double track rel kereta api di Kampung Sukajadi, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi mengeluhkan rencana pembangunan proyek nasional tersebut kepada Calon Bupati Sukabumi nomor urut 1 Adjo Sardjono, di Aula Yayasan Persatuan Persaudaraan Minang Cibadak Sukabumi, Senin (12/10/2020).
Warga mengeluh lantaran sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) perihal kesepakatan ganti rugi dan lahan pemukiman baru bagi warga yang lahan atau bangunan rumahnya terkena pembangunan double track rel kereta api.
BACA JUGA: Bertemu Buruh, Adjo Sardjono Pegang Tiga Komitmen untuk Pekerja Sukabumi
Ketua RW 09 Kampung Sukajadi Kelurahan Cibadak Nanang Supardi mengatakan persoalan rencana pembangunan double track antara warga dengan PT KAI sampai saat ini belum ada titik temu, meski pihak DPRD Kabupaten Sukabumi sudah turun tangan membantu penyelesaian warga dengan PT KAI maupun dengan pemerintah pusat.
"Yang kami sayangkan justru perhatian dari pimpinan Pemkab Sukabumi yang harusnya ikut membantu persoalan kami ini. Kalau dari pihak DPRD sih sudah,"ungkap Nanang.
BACA JUGA: Puluhan Advokat Unggul Siap Amankan Suara Adjo-Iman di Pilkada Sukabumi
Kebutuhan yang diperlukan warga terdampak double track dari Pemkab Sukabumi kata Nanang antara lain pemkab bisa memfasilitasi lahan perumahan buat warga terdampak double track.
Menurut Nanang sebenarnya lahan untuk perumahan warga terdampak double track itu sudah ada. Lahan itu yang dimaksud Nanang ialah lahan seluas lima hektar milik Haji Japar dan tanah milik Gunawan pemilik perusahaan Lestari Mandiri yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman awal mereka tinggal.
BACA JUGA: Penuhi Undangan Oakley Community, Sopir Angkot Taruh Harapan ke Adjo Sardjono
"Kami tidak minta macam-macam dan tidak meminta yang aneh-aneh sebenarnya kepada pemkab dalam hal ini bupati. Kami hanya meminta pemkab atau bupati membantu memfasilitasi perumahan warga yang terdampak double track. Tapi sampai saat ini mana perhatiannya," tanya Nanang.
Sebelum Adjo Sardjono menjawab, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara yang ikut mendampingi Adjo Sardjono terlebih dahulu memberikan penjelasan perihal upaya yang sudah dilakukan pihaknya.
BACA JUGA: Konsolidasi di Nagrak Sukabumi, Adjo: Jewer Kalau Saya Salah
"Saya selaku ketua DPRD dan rekan saya Kang Hera Iskandar selaku Ketua Komisi IV sudah dari awal berusaha memfasilitasi keluhan dan harapan warga di sini. Saya dan Kang Hera sudah mengajak dinas terkait untuk sama-sama memfasilitasi kebutuhan warga di sini, tapi memang progresnya lamban,"ujar Yudha.
Selain upaya mendesak dinas terkait. Upaya melobi pihak Kementerian PPUR juga sudah dilakukan. Menurut Yudha, Kementerian PPUR sebenarnya sudah setuju dengan keinginan warga memiliki lahan baru berupa perumahan bagi warga terdampak double track.
BACA JUGA: Papa Online Sandiaga Uno Bikin Video Dukung Adjo-Iman di Pilkada Sukabumi
"Hanya saja masalahnya kan kalau di bangun perumahan pasti memakai sistem perbankan. Kalau mengunakan perbankan pastinya ada aturan BI Checking, di mana ada warga yang memiliki tunggakan ke bank. Ditambah belum adanya lembaga bank yang siap jadi mitra pembangunan perumahan. Kalau lahannya sih sudah siap dibeli,"terang Yudha.
Seperti halnya keluhan dan harapan warga, Ketua Tim Pemenangan Adjo-Iman berharap bupati kedepan bisa lebih akomodatif dalam setiap persoalan yang dihadapi warga.
BACA JUGA: Unik! Pemuda Jampang Kulon Sampaikan Dukungan untuk Adjo Lewat Lukisan
"Makanya saya mengajak warga di sini untuk sama-sama memenangkan pak Adjo dan pak Iman. Pak Adjo itu pemimpin akomodatif selalu mau mendengar keluhan warga. Kalau bupatinya pak Adjo, tentu saya sebagai Ketua DPRD akan lebih mudah berkomunikasi dan lebih mudah bersinergi membangun Sukabumi,"tuturnya.
Sementara menjawab keluhan warga, Adjo Sardjono hanya memastikan jika dirinya di Pilkada 9 Desember 2020 nanti jadi pemenang. Dirinya bertekad akan membantu persoalan warga yang terdampak rencana pembangunan double track.
"Perlu saya sampaikan di sini. Pertama saya mohon maaf karena selama jadi wakil bupati ada target-target pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan. Penyebabnya tidak perlu saya ungkapkan di sini, hanya saja bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu, kalau fungsi bupati dan wakil bupati berbeda. Kedepan kalau saya diberi amanah jadi bupati. Insha Alloh pekerjaan rumah yang belum dilakukan akan saya bereskan," tegasnya.
