SUKABUMIUPDATE.com - Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Tepat pada Rabu (17/4/2019) mendatang, masyarakat akan melaksanakan pemilihan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mendekati waktu pemilihan, dimanfaatkan calon anggota DPD RI Jawa Barat nomor urut 35 A. Mulyana untuk bersilaturahmi.
Salah satu agenda silaturhami pria yang menjabat sebagai wakil manajer Persib Bandung ini yaitu dengan penggiat pemekaran Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jawa Barat.
A Mulyana menyatakan Jawa Barat dengan jumlah penduduk sekitar 48 juta orang harus memiliki lebih banyak daerah otonom, kabupaten atau kota. Menurut dia, hal tersebut atas dasar keadilan karena adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
BACA JUGA: Waduh! Pembentukan Kabupaten Jampang dan Sukabumi Utara Terkendala Anggaran
"Kalau indeksnya satu juta satu kabupaten atau kota, minimal di Jawa Barat ada 48 kabupaten atau kota. Sekarang ini cuma 27 kabupaten/kota," katanya di Bandung, Jumat (5/4/2019).
Kalau diberi amanah dan dipercaya warga Jawa Barat, A. Mulyana, menyatakan akan mendorong pemerintah pusat segera menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Besar Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah Penataan Daerah.
Menurut dia, apabila RPP Desain Besar Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah Penataan Daerah sudah ditetapkan secara otomatis moratorium dicabut karena memang itu kewenangan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Adjo Beberkan Nasib DOB Kabupaten Sukabumi, Ini Kabar Terbarunya
"Untuk level Pemprov, tentunya kami dorong agar pemerintah provinsi membuat sebuah desain penataan daerah provinsi dengan memperbanyak daerah otonom baru, sedangkan di kabupaten atau kota meminta Bupati dan Walikota agar pro terhadap pemekaran,"pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Jawa Barat Bayu Risnandar menambahkan, silaturahmi pada Jumat (5/4/2019) dilaksanakan antara penggiat pemekaran se-Jawa Barat dengan calon DPD A. Mulyana.
"Yang hadir 16 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk dari Sukabumi," kata Bayu.
Menurut Bayu, perlu adanya wakil di parlemen yang peduli akan pemekaran, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Bayu, tanpa pemekaran maka kesenjangan pembangunan akan terus terjadi.
"Selama ini yang terjadi di wilayah Jawa Barat adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah sehingga potret kemiskinan yang selalu eksis," pungkasnya.
