SUKABUMIUPDATE.com - Hari Bahari Nasional diwarnai dengan aksi unjuk rasa BEM KBM Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Selasa (24/9/2019). Ratusan orang mahasiswa ini tiba di kantor DPRD Kota Sukabumi sekitar pukul 09.30 WIB dan diterima beberapa anggota DPRD Kota Sukabumi.
BACA JUGA: Tolak RUU Pertanahan, Mahasiswa Kepung DPRD Kota Sukabumi
Dalam dalam press release yang diterima sukabumiupdate.com, demo ini dilatarbelakangi persoalan pemerintah terlalu terlena atas pembangunan infrastruktur daratan namun melupakan nawacitanya pada 2014 yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Mahasiswa berunjuk rasa menolak RUU Pertanahan serta menuntut pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat pesisir, Selasa (24/9/2019). Aksi Mahasiswa mengepung kantor DPRD Kota Sukabumi dalam aksi unjuk rasa ini.
Pada hari Bahari Nasional ini, masih banyak ketimpangan atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat pesisir yaitu impor garam yang berlebihan, sehingga petani garam lokal dirugikan atas kebijakan pemerintah tersebut. Kemudian kebocoran pengeboran minyak dan gas bumi oleh perusahaan Pertamina yang merusakan ekologis lautan, seperti mangrove dan ikan-ikan di daerah Karawang, Bekasi dan Kepulauan Seribu.
BACA JUGA: Penampakan Batubara Kotori Pantai Cipatuguran Palabuhanratu, Dampak Tongkang Karam
Selanjutnya Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) adalah langkah awal membuka pengusaha besar untuk berinvestasi atas pengelolaan peisisr yang tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai tokoh utama di kawasan P3K. Bahkan kalau pun ada peran porsinya sangat tidak memadai.
Selain itu, pada aksi ini mahasiswa juga menyoroti persoalan tumpahnya kapal tongkang pengangkut batubara di daerah Cipatuguran Palabuhanratu yang menyebabkan rusaknya ekologis daerah tersebut.
