SUKABUMIUPDATE.com - Ratusan rumah di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi terancam banjir dari luapan Sungai Cidolog. Intensitas hujan yang tinggi ditambah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan jadi penyebab ancaman tersebut.
Informasi yang didapat dari warga bantaran Sungai Cidolog menyebutkan, dalam satu bulan terakhir luapan sungai menyebabkan dua kali banjir. Pendangkalan sungai diperparah dengan banyaknya sampah, serta tanah longsor di bagian hulu Sungai Cidolog.
Salah satu warga yang bermukim dekat Sungai Cidolog, Nas Umbara, mengatakan banjir terjadi setiap tahun. Musibah paling parah terjadi pada 2016.
"Saat itu ketinggian banjir di beberapa titik mencapai enam meter. Menenggelamkan rumah kami yang berada di tepian sungai," ujar Nas Umbara, Senin (10/12 /2018).
Ia menambahkan, warga sekitar sungai selalu waspada jika intensitas hujan kembali naik. Mereka khawatir banjir kembali terjadi.
"Kami berharap pihak pemerintah dapat memperhatikan kondisi Sungai di Cidolog yang langganan banjir ini," sambungnya.
Staf Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Iwan Tualeka, mencontohkan salah satu dampak luapan Sungai Cidolog yang terjadi belum lama ini. Luapan sungai menutup permukaan Jalan Cidolog - Sagaranten hingga menyeret mobil salah satu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat lalu (7/12/2018).
<iframe src="//www.youtube.com/embed/qWT-EwtYuzs" width="315" height="180" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
"Mobil salah seorang anggota dewan bersama tim terjebak hingga terbawa arus luapan Sungai Cidolog pada jumat lalu," ujar Iwan Tualeka.
BACA JUGA: Pasca Banjir, Warga Kelurahan Jayaraksa Kota Sukabumi Was-was Nyamuk Demam Berdarah
Hal senada diungkapkan Hermanto, warga yang juga Ketua BPD Desa Cidolog. Menurutnya, terdapat hampir 650 kepala keluarga yang bermukim di sepanjang pinggiran Sungai Cidolog.
Pihaknya mengaku pernah mengajukan permohonan pengerukan dasar sungai. Disamping itu warga juga mengusulkan pembangunan sodetan.
"Pembuatan sodetan untuk Sungai Cidolog itu sudah kami ajukan 2016 lalu ke Pemerintah Provinsi. Namun hingga kini belum ada tanggapan," jelas Hermanto.
