SUKABUMIUPDATE.com - Masa Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2022 sepertinya tidak membawa nasib baik bagi sekolah swasta di Kota Sukabumi. Tingginya minat mendaftar ke sekolah favorit, terutama negeri, membuat angka siswa baru di sekolah swasta menurun. Situasi ini terjadi khususnya pada SMK swasta.

Kondisi itu diungkapkan Kepala SMK PGRI 1 Kota Sukabumi Riswan Safari. Ia mengamini kabar soal adanya sekolah yang memiliki siswa baru membludak, meski perlu ada pembuktian data. Namun, maskud Riswan adalah bagaimana sekolah negeri dan pemerintah bisa memperhatikan keberlangsungan hidup sekolah swasta.

"Bagaimana hari ini kita konsisten dengan aturan dalam penerimaan peserta didik baru, tanpa mengesampingkan eksistensi sekolah swasta. Artinya, pemerintah dan sekolah negeri harus memperhatikan keberlangsungan hidup sekolah-sekolah swasta," kata dia kepada sukabumiupdate.com, Rabu, 3 Agustus 2022.

Berdasarkan data yang diberikan Riswan, SMK swasta di Kota Sukabumi kini hanya ada 25, dari semula 28 sekolah. Tiga sekolah terpaksa tutup lantaran tak ada siswa baru.

Riswan mengakui banyak faktor yang bisa menjadi pemicu kurangnya peminat ke SMK swasta. Salah satu yang dibahas adalah biaya sekolah yang kerap dianggap mahal. Padahal, sambung Riswan, mahal atau tidaknya biaya sekolah sangat relatif. Pihak sekolah pun berusaha menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

"Biaya yang ditawarkan selalu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum. Biaya sekolah swasta beragam kembali ke sekolahnya masing-masing," kata dia.

Riswan menyebut pada PPDB 2022, SMK swasta di Kota Sukabumi hanya memiliki 1.536 siswa baru untuk ajaran 2022/2023. Berikut rinciannya:

1. Jumlah siswa di atas 200 orang: 2 sekolah (SMK PGRI 1 dan SMKS Terpadu Ibadurrahman)

2. Jumlah siswa di atas 100 orang: 3 sekolah (SMK Kesehatan Tunas Madani, SMK Pasim Plus, Pelita YNH)

3. Jumlah siswa di atas 50 orang: 4 sekolah (SMK Muhammadiyah 1, SMK Plus Bina Teknik, SMK Persada, SMK Syamsul Ulum)

4. Jumlah siswa di atas 40 orang: 4 sekolah (SMK Islam Penguji, SMK IT Al-Fath, SMK Teknologi Plus Padjadjaran, SMK Abdi Bangsa)

5. Jumlah siswa di atas 30 orang: 1 sekolah (SMK An-Naba )

6. Jumlah siswa di atas 20 orang: 4 sekolah (SMK Ulul Albab, SMK Gema Istikomah, SMK Kesehatan Mutiara Cendikia, SMK Priority)

7. Jumlah siswa di atas 10 orang: 6 sekolah (SMK IT Amal Islami, SMK Bina Satya Mandiri, SMK Siliwangi, SMK Pasundan 1, SMK Taman Siswa, SMK IT Madani)

8. Jumlah siswa di bawah 5 orang: 1 sekolah (SMK Pasundan 2)

Selain minimnya murid baru, masalah lain yang dialami SMK swasta di Kota Sukabumi kurangnya tenaga pengajar, minimnya honor tenaga pengajar, sarana praktik yang tidak memadai, program keahlian yang sudah jenuh, dan rata-rata sekolah swasta tidak memilik brand atau keunggulan yang bisa dijual kepada masyarakat.

Sederet persoalan tersebut sudah dibahas dalam diskusi panel Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kota Sukabumi pada Senin, 1 Agustus 2022. Diskusi ini, setidaknya, melahirkan beberapa alternatif solusi bagi sekolah-sekolah swasta. Berikut rinciannya, berdasarkan keterangan yang diterima redaksi sukabumiupdate.com:

1. Saat ini sekolah swasta mendapatkan perlakuan yang sama dengan sekolah negeri dari pemerintah pusat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Namun, perlakuan ini berbeda dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana sekolah segeri mendapatkan BOP per bulan per siswa. Sedangkan SMK mendapatkan BPMU 39 persen dari total BOP negeri.

2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan sekolah, khususnya yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, misal SMA negeri. Namun, karena tidak semua siswa yang mendaftar akan melanjutkan ke perguruan tinggi, maka lebih baik baik diarahkan ke SMK yang notabene memiliki konsentrasi keahlian.

3. Membuka jurusan baru/kompetensi keahlian baru, karena beberapa beberapa keahlian sudah mulai jenuh.

4. Penjaringan guru melalui program PPPK bagi sekolah swasta. 

5. Kesejahteraan guru dan staf harus juga menjadi perhatian khusus DPRD supaya mengusulkan tunjangan daerah. Guru-guru di sekolah swasta tidak semua sudah bersertifikasi. Apalagi saat ini untuk bisa lulus sertifikasi sangat sulit dan harus melalui pendidikan selama enam bulan, dan belum tentu lulus.

REPORTER: CRP/GIANNI FATHIN RABBANI