SUKABUMIUPDATE.com - Penutupan objek wisata saat pandemi Covid-19 berdampak tidak adanya pemasukan kepada usaha yang terkait dengan kepariwisataan seperti pemandu wisata, pemilik home stay serta pemilik warung yang ada di objek wisata. Bahkan usaha tersebut sama sekali kehilangan pendapatan.
Melihat keadaan ini, anggota komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Andri Hidayana, mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan para pelaku sektor pariwisata.
BACA JUGA: Pembukaan Objek Wisata di Kabupaten Sukabumi Ditentukan Hasil Evaluasi PSBB
"Pada rapat Banggar dengan TPAD dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/6/2020) di pendopo Sukabumi, kami (Fraksi PPP) mendorong agar Pemda membantu pelaku usaha di sektor pariwisata," jelasnya kepada sukabumiupdate.com, Minggu (21/6/2020).
Andri menjelaskan, objek wisata ditutup sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun disisi lain, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari objek wisata malah kehilangan pendapatan.
BACA JUGA: Jurus Warga Demi Lolos dari Penyekatan di Objek Wisata Ujung Genteng Sukabumi
"Warung kecil disekitar objek wisata, pemandu wisata, pemilik home stay, yang selama ini cuma mengandalkan dari sektor pariwisata, sehingga penghasilan turun atau sama sekali tidak ada penghasilan," ungkapnya.
Andri mendorong pemerintah memberikan program untuk membantu usaha yang bergantung pada sektor wisata. "Pemerintah bisa memberikan bantuan stimulus atau bantuan untuk bertahan hidup, baik melalui BST maupun sejenisnya," terangnya.
BACA JUGA: Cari Jalur Tikus Menuju Objek Wisata di Sukabumi, Camat Cibadak Ingatkan Akan Sia-sia
Dalam rapat Banggar, Andri mempertanyakan dana safety net atau jaring pengaman sosial sebesar Rp 170 Miliar, Menurut Andri, kalau dihitung Rp 170 Miliar x Rp 1,2 juta, bisa membantu 140 ribu KK lebih. Menurut Andri jaring pengaman sosial tersebut diberikan kepada warga Rp 600 ribu dan dua kali penyaluran.
Andri pun mempertanyakan, kenapa pada SK Bupati yang mendapatkan dana tersebut hanya 128.016 KK. "Tapi di SK Bupati cuma ada 128.016 KK atau sekitar 150 M lebih. Ada sisa Rp 16 Miliar lebih," jelasnya.
