SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, angka transmit index/reproduksi kasus baru (angka pemaparan) Covid-19 di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan pasca Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Ia menyebut, hal itu disebabkan karena datangnya warga luar pada momen lebaran kemarin.
"Grafik kita naik, dari 0, sekian, sekarang 1,4. Nah kita usahakan untuk new normal itu turun, karena kalau di atas 1, kita gak bisa new normal," kata Marwan usai menghadiri halal bihalal virtual dan rapat evaluasi penanganan Covid-19, di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Rabu (27/5/2020).
"New normal bisa asal manusianya paham, masyarakatnya bisa sadar, ketika di kita naik ini kan karena datangnya masyarakat luar, penduduk kita yang kerja di luar masuk ke sini dari daerah merah," tambahnya.
Marwan menjelaskan, dalam penerapan new normal tersebut, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui, mulai dari fase penguatan hingga fase memberikan ruang kepada masyarakat tetapi dengan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan. Tahapan-tahapan tersebut akan dimulai pada awal Juni mendatang.
"Kalau hari ini kan jelas diawasi kemudian ditindaklanjuti dalam kebijakan. Tetapi nanti mereka dilepas tapi aturannya dijalankan. Kan new normal ini mulai Juni tahap-tahapannya, nah ini yang dipegang, sampai dibebaskan walaupun dalam pemantauan. Jadi dibebaskan itu bukan berarti dibebaskan kayak dulu, tapi bebas pakai masker jalan, hand sanitizer masih dipakai, jaga jarak," jelas Marwan.
BACA JUGA: Ini Prosedur Supaya Bisa Masuk ke Sukabumi
Marwan mengungkapkan, upaya untuk menurunkan angka pemaparan Covid-19 tersebut saat ini terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
"Dinas Kesehatan bertanggungjawab hari ini menurunkan angka dari 1,4 persen ke di bawah 1 persen, atau bila perlu nanti bagaimana seluruh stakeholder melakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat agar mengikuti aturan-aturan tadi, seperti sekarang belum dibuka pariwisata, jangan sampai juga didatangi karena pariwisata ini pasti juga didatangi dari luar kita, ini yang harus dipahami. Bukan berarti kita menghalangi kegiatan atau pemberdayaan ekonomi," pungkasnya.
