SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi tengah menggodok konsep penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa (DD). BLT tersebut untuk menanggulangi warga yang terdampak virus Corona atau COVID-19.

"Kita hari sedang merancang, sebagai pelaksana dari instruksi Menteri Keuangan bahwa dari DD itu sebagian bisa dialokasikan menjadi BLT terkait dengan Covid-19," ujar Kadis DPMD Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (14/4/2020).

BACA JUGA: Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 Dapat BLT Rp 600 Ribu

Ia menjelaskan, untuk besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan jumlah DD yang didapat di masing-masing desa. Menurut Thendy, bilamana masih terdapat warga yang masuk dalam kategori dan belum mendapatkan bantuan, desa tersebut dapat menambahkan jumlah persentase bantuan dari DD atas seizin Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

"Untuk besarnya tergantung dari DD di masing-masing desa. Yang DD-nya di bawah 800 juta itu (mengalokasi Dana Desa untuk BLT maskimal) sebesar 25 persen, 800 juta sampai 1,2 miliar itu 30 persen (kemudian) Rp 1,2 miliar dan seterusnya itu 35 persen. Atas izin Bupati persentase itu bisa ditambah jika masih ada yang belum kebagian. Nantinya dituangkan dalam perubahan anggaran di desa," tuturnya.

BACA JUGA: Surati Ridwan Kamil Soal Bansos Covid-19, Apdesi Sukabumi: Minimal 1.000 KK per Desa

Jika dirata-ratakan setiap Kartu Keluarga (KK) dalam BLT ini akan mendapatkan sebesar Rp 600 ribu. Nantinya bantuan tersebut akan terus digulirkan hingga tiga bulan ke depan. Namun Thendy menegaskan bantuan ini tidak boleh tumpang tindih. 

Pasalnya yang berhak menerima BLT Dana Desa, pertama masyarakat miskin, kemudian yang belum terdata. Lalu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, belum dapat PKH, belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahkan yang belum dapat kartu prakerja. 

BACA JUGA: Jokowi Gelontorkan Bansos Khusus untuk Masyarakat Lapis Bawah

"Bantuan ini tidak boleh tumpang tindih, setiap KK harus mendapatkan hanya satu bantuan," katanya.

Sementara itu, Thendy meminta semua elemen  masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam BLT ini. Bila nanti ada temuan terkait bantuan ini akan ada mekanisme pemeriksaan tertentu. "Kita melakukan pengawasan didampingi pihak Inspektorat, Pemerintah Kecamatan, dan BPD," tandasnya