SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Hamami mengomentari rencana aksi people power yang akan digelar pada Rabu (22/5/2019) esok. Andri menyebut, kalau ada pejabat atau kepala daerah yang berencana mengikuti aksi tersebut, ia meminta agar dipikirkan terlebih dahulu, menimbang nilai maslahat atau mudaratnya.

"Carilah pilihan yang positif. Kalau politik selesaikan dengan cara politik. Kalau konstitusional selesaikan dengan cara konstitusional juga," ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (21/5/2019).

BACA JUGA: Penyekatan Aksi 22 Mei di Karangtengah, Polisi Temukan HP Berisi Ujaran Kebencian

Menurut Andri, pihak yang berencana pergi ke Jakarta seharusnya berpikiran positif. "Kalau bulan puasa gini, misalkan mau sahur atau buka, terus di sana susah, kan kasihan juga," terangnya.

Namun, Andri mempersilahkan bagi masyarakat atau bahkan pejabat kepala daerah yang tetap ingin pergi ke Jakarta. "Kalau yang berangkat, ya semoga selamat dan jangan sampai mereka terlantar di sana. Kalau yang tidak berangkat, kami bersyukur," paparnya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Masyarakat Tetap Tenang Usai Penetapan Pemenang Pilpres

Andri menilai, daripada pergi ke Jakarta untuk mengikuti aksi people power esok hari, lebih baik uang biaya trasnsportnya digunakan ke sesuatu yang lebih bermanfaat. "Ke Jakarta itu kan butuh biaya, lebih baik untuk santunan dan beribadah," ujarnya.

Andri mengatakan, hasil Pilpres 2019 yang telah diumumkan oleh KPU RI merupakan sebuah hasil dari sebuah produk konstitusional. Karena Andri menilai, langkah aksi melalui people power tersebut merupakan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat.

"Biarkan saja prosesnya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kita doakan saja semoga bangsa dan negara ini, kedepannya lebih baik lagi," pungkasnya.

BACA JUGA: Polresta Sukabumi Akan Sekat Massa yang Pergi Aksi People Power

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono menilai, masyarakat harus bisa sama-sama menerima hasil Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan KPU.

"Ketika ada yang tidak puas, karena ada kecurangan atau ketidakadilan, kan ada lembaga untuk pengaduan. Kita harus saling menghormati, saling menjaga kondusifitas. Tidak berbuat anarkis. Insyaallah Sukabumi tetap aman dan kondusif," ungkapnya.

BACA JUGA: Soal People Power , Ulama Kota Sukabumi Jawab dengan Sembilan Pernyataan Sikap

Menurut Adjo, KPU adalah lembaga yang sama-sama disepakati berdasarkan Undang-undang sebagai penyelenggara Pemilu 2019, serta lembaga pengawasnya, yakni Bawaslu.

"Kami, atas nama Bupati Sukabumi juga sangat mengapresiasi aparat keamanan, baik Polri maupun TNI yang sudah melakukan berbagai langkah antisipatif sehingga setiap tahapan Pemilu di Sukabumi berjalan dengan aman dan lancar," tandas Adjo.