SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, angkat bicara soal penjaga pantai (lifeguard, red) dari Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) yang mogok tugas selama musim libur sekolah, Natal, dan pergantian tahun kali ini. Bupati menyinggung peran Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi.

Marwan menilai, permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya, perlu perencanaan dan koordinasi yang baik agar masalah serupa tidak terus berulang.

"Dinas-dinas yang berkepentingan pun seharusnya mereka yang punya pemikiran. Bukan balik lagi ke bupati," kata Marwan usai konferensi pers di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Senin (24/12/2018).

Marwan sedikit menyinggung peran kepala dinas, hingga staf. Marwan mempertanyakan peran mereka, sehingga permasalahan apapun harus diatasi oleh bupati sendiri.

"Makanya saya meminta mereka (Dinas Pariwisata,red) mengumpulkan PHRI. Jangan bisanya mungut TPR (Tempat Pemungutan Retribusi,red), di jalan. Tapi tidak jelas kemana duitnya, dan yang tadi itu (lifeguard,red) berperan dalam membantu keselamatan masyarakat, malah terabaikan," tutur Marwan.

"Buat apa mereka diangkat jadi kepala dinas, jadi staf, kalau persoalannya harus ke bupati lagi," tuturnya.

Lebih lanjut Marwan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak bisa memberikan tunjangan bagi lifeguar. Hal tersebut terbentur dengan aturan pengeluaran keuangan yang ketat.

BACA JUGA: Soal Aksi Mogok Lifeguard, Koordinator Pos Basarnas Sukabumi: Perannya Sangat Penting

"Setiap pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini kita yakini," imbuh Marwan.

Namun bukan berarti Pemkab Sukabumi harus membiarkan para lifeguard tanpa perhatian. Pemkab Sukabumi, melalui OPD terkait, bisa memfasilitasi kepada pihak-pihak lain yang dapat membantu pemberian dana operasional untuk lifeguard. Salah satunya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi.

"Makanya saya meminta mereka mengumpulkan PHRI," tuturnya.

"Tapi kita akan cermati. Membantu sesama itu kan bukan dengan honor, itu yang persoalan. Itu sukarela. Jadi kalau hari ini, tentunya pemerintah harus memfasilitasi secara baik keberadaan mereka, saya yakini harus," kata politisi Partai Golkar ini.