SUKABUMIUPDATE.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yusuf Maulana mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan yang meresahkan Calon Tenaga Kerja atau Pencaker di PT GSI I Cikembar.

Tanggapan itu menyusul maraknya dugaan praktek pungutan liar (Pungli) terhadap Pencaker yang terjadi di PT GSI I Cikembar belakangan ini dan bahkan perusahaan tersebut sempat didemo warga.

"Seharusnya sudah tidak ada lagi pungli, karena sekarang lokernya ada di Disnakertrans. Disnakertrans pun bukan hanya sebagai penyaring tenaga kerja namun harus tetap memgawasi perusahaan yang tidak menaati peraturan yang sudah dibuat," ujar legislator yang akbrab dipanggil Haji Aka ini kepada sukabumiupdate.com, Selasa (17/7/2018).

Sebelumnya kata Ia, ada peraturan atau kesepakatan antara perusahaan dan Disnakertrans yakni semua lowongan pekerjaan di perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi harus melalui Disnakertrans.

"Semestinya perusahaan menjalankan kesepatakan itu, jadi semua Calon Naker harus melalui Disnakertrans agar tidak ada lagi ruang bagi praktek pungli. Semisalkan perusahaan minta kriteria pekerja ya tinggal minta ke Disnakertrans, nanti Disnakertrans yang atur," jelasnya.

BACA JUGA: Waduh! Sejumlah Pencaker Jadi Korban Copet di Job Fair Kota Sukabumi

Dengan adanya dugaan praktek pungli di PT GSI I Cikembar, kata Yusuf, dirinya meyakini bahwa ada oknum di dalam perusahaan yang membuka  jalur untuk tenaga kerja lewat belakang. Terkait permasalahan tersebut dirinya meminta Disnakertrans harus bertanggung jawab dan menyikapi persoalan ini secepatnya.

"Disnakertrans harus segera memyelesaikannya, kalau kesepakatan itu dijalankan banyak manfaatnya. Salah satunya yang kerja bisa dipastikan orang Sukabumi  yang didahulukan buka orang luar Sukabumi," tandasnya.